Di balik pergerakan kurs yang kini berada di kisaran Rp17.400 hingga Rp17.500 per dolar AS, kalangan dunia usaha melihat adanya sinyal peringatan serius terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa ataupun semata-mata dipicu faktor eksternal.
Menurut Ajib, terdapat kombinasi tekanan global dan persoalan domestik yang membuat posisi Rupiah semakin rentan.
“Tidak bisa juga kita katakan bahwa kita baik-baik saja dalam konteks kekuatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar,” ujar Ajib dalam wawancara di sebuah podcast bersama CNBC Indonesia, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 15 Mei 2026.
Ia menjelaskan, sejak awal tahun 2026 Rupiah sebenarnya sudah bergerak di atas asumsi dasar pemerintah dalam APBN. Pada Januari lalu, nilai tukar Rupiah telah berada di level Rp16.800 per Dolar AS, lebih tinggi dibanding asumsi makro APBN yang dipatok di level Rp16.500.
Tekanan kemudian semakin membesar memasuki kuartal kedua ketika rupiah menembus kisaran Rp17.400 hingga Rp17.500 per Dolar AS.
Menurut Ajib, kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap APBN maupun aktivitas dunia usaha.
Ajib menilai salah satu tekanan terbesar berasal dari kondisi eksternal, terutama kebijakan moneter Amerika Serikat yang masih agresif mempertahankan daya tarik Dolar AS.
Federal Reserve hingga kini masih menjaga suku bunga acuan di level 3,75 persen. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun telah mencapai sekitar 4,47 persen.
Kondisi tersebut membuat investor global cenderung kembali menempatkan dana pada aset berbasis Dolar AS dan meninggalkan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Belum lagi, tensi geopolitik global yang terus memanas turut memperburuk sentimen terhadap aset-aset emerging market.
Namun tekanan terhadap Rupiah, menurut Ajib, tidak hanya berasal dari luar negeri. Ia menilai kondisi domestik juga tengah menghadapi tantangan berat, terutama dari sisi fiskal pemerintah.
Ajib menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 yang mencapai 5,61 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut berpotensi dipacu terlalu agresif oleh stimulus fiskal atau fiscal overheating.
Akibatnya, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin sempit.
Ia mencontohkan adanya evaluasi ulang terhadap potensi restitusi pajak sekitar Rp300 triliun yang seharusnya dikembalikan kepada wajib pajak. Bagi dunia usaha, langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa tekanan terhadap keuangan negara mulai meningkat.
“Yang menjadi kekhawatiran dunia usaha adalah bagaimana kemampuan fiskal kita sampai dengan akhir tahun,” kata Ajib.
Pelaku usaha khawatir defisit anggaran berpotensi melebar apabila tekanan global terus berlangsung sementara kebutuhan belanja negara tetap tinggi.
Selain fiskal, pasar juga mulai mencermati tren penurunan cadangan devisa Indonesia.
Meski posisi cadangan devisa masih berada di kisaran 146 miliar Dolar AS, Ajib menilai tren pelemahannya menjadi perhatian serius investor.
Tidak hanya itu, aliran devisa dari perdagangan juga dinilai mulai melambat seiring tekanan terhadap neraca dagang meski Indonesia masih mencatat surplus.
“Tren turun itu yang menjadi kekhawatiran pasar sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Ajib, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi yang lebih preventif agar pelemahan rupiah tetap terkendali dan tidak semakin membebani sektor riil maupun fiskal negara.
Ia mengingatkan, apabila rupiah terus bertahan di atas level Rp17.500 per Dolar AS dalam jangka panjang, maka daya tahan fiskal dan sektor usaha nasional akan menghadapi tantangan yang semakin berat.
Pelemahan nilai tukar Rupiah kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan global dan memburuknya sentimen pasar terhadap ekonomi domestik. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: