Pemerintah Harus Transparan soal Kondisi Ekonomi

Menurut Kusfiardi, upaya pemerintah untuk menjaga optimisme masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, langkah tersebut sebaiknya dibarengi dengan transparansi serta penjelasan yang utuh mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.

"Saya memahami pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas serta tindakan nyata, sehingga masyarakat juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi," kata Kusfiardi di kanal Youtube Abraham Samad , Senin, 8 Juni 2026.

Kusfiardi mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan produk domestik bruto (PDB) tetap bertambah. Namun, ia melihat pertumbuhan tersebut cenderung stagnan dan belum menunjukkan lompatan yang signifikan.

"Ekonomi memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya cenderung stuck. Bahkan muncul gejala deindustrialisasi dini karena banyak pabrik dan usaha manufaktur yang tutup atau belum pulih sepenuhnya sejak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sektor manufaktur yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Banyak perusahaan yang masih belum mampu beroperasi secara optimal maupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah penuh.

Di sisi lain, Kusfiardi menyoroti tingginya kebutuhan devisa Indonesia setiap tahun. Selain untuk impor energi seperti BBM dan gas, devisa juga dibutuhkan untuk membiayai berbagai impor strategis serta membayar kewajiban utang luar negeri pemerintah.

"Kita membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk impor energi, impor barang lainnya, dan juga untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang luar negeri. Kebutuhan devisa kita sangat besar," jelasnya.