Komisi IX DPR Minta Kemenkes Optimalkan Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Banjir Sumatera

Menurut Ninik, kembalinya layanan rumah sakit menjadi harapan penting bagi masyarakat yang selama ini terdampak keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Namun demikian, ia menyesalkan rumah sakit yang baru kembali beroperasi pada hari ke-20 pascabanjir seharusnya dapat dipulihkan lebih cepat.

“Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” kata Ninik, kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Ninik menegaskan bahwa keberfungsian rumah sakit tidak boleh dimaknai sebatas gedung yang kembali dibuka. Ia meminta Kementerian Kesehatan memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.

“Tidak cukup hanya membuka kembali rumah sakit. Layanannya harus berjalan maksimal, lingkungannya sehat dan aman, serta stok obat-obatan tersedia dan mencukupi kebutuhan warga,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja Kemenkes, Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada penanganan bencana berikutnya.

“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh RS yang terdampak bencana Sumatra kini telah kembali beroperasi. Tercatat sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat bencana yang terjadi pada 26 November 2025.

“Alhamdulillah, sekarang 100 persen rumah sakit sudah mulai beroperasi kembali, meskipun secara bertahap,” ujar Budi dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.