Kemenkeu Percepat Transfer APBN ke Daerah agar Tidak Ada "Dana Nganggur"

Purbaya  mengungkapkan bahwa setiap tahun ada sekitar Rp100 triliun dana daerah yang menganggur hingga akhir tahun. Kondisi ini terjadi bukan karena pemda tak ingin membelanjakan anggaran, melainkan karena mereka “berjaga-jaga” apabila transfer dari pusat terlambat turun.

Menurut Purbaya, kekhawatiran itu membuat program daerah kerap tersendat di awal tahun. 

“Mereka takut Januari-Februari tidak ada uang sehingga programnya tidak jalan, jadinya menabung Rp100 triliun. Padahal uang itu menganggur,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis 27 November 2025. 

Untuk mengatasi hal ini, menurut Purbaya, Kementerian Keuangan akan membangun sistem yang membuat pemda yakin bahwa dana transfer awal tahun akan datang secara cepat dan pasti. Dengan begitu, pemda bisa membelanjakan anggaran lebih awal tanpa perlu menyisakan dana besar sampai akhir tahun.

Kemudian akan meningkatkan komunikasi, edukasi, dan pendampingan kepada pemda. Tim khusus akan diterjunkan ke berbagai daerah untuk membantu perencanaan anggaran, memperbaiki tata kelola belanja, dan memastikan realisasi berjalan lebih cepat.

Purbaya menilai pembenahan ini membutuhkan waktu. Tahun 2025 dianggap sebagai masa penyesuaian, sementara dampak nyata diharapkan mulai terlihat pada akhir 2026, ketika sisa dana di kas daerah ditargetkan semakin kecil.

Ia berharap, mulai 2026 tidak ada lagi dana transfer yang “parkir” dalam jumlah besar di rekening pemda. 

“Kalau pun ada sisa, hanya sedikit. Dengan begitu, transfer ke daerah bisa memberikan dampak jauh lebih besar bagi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.