Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di setiap Kopdes/Kel Merah Putih. Tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.
Ferry pun meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membantu melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang tersebut sejalan dengan Inpres No. 17 Tahun 2025.
Guna mencapai target tersebut, setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik tanah di daerah-daerah agar pembangunan tersebut dapat segera dilakukan.
"Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026," kata Menkop Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN, Jatinangor, Senin, 27 Oktober 2025.
Ferry mengungkapkan, hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.
“Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi (Kopdes),” jelasnya.
Menkop Ferry juga menegaskan bahwa setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi.
Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.
"Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa," tutup Menkop.
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ahmad Wiyagus, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto dan seluruh kepala daerah/ wakil kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus penopang stabilisasi inflasi nasional. 
BERITA TERKAIT: