Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Destry menjelaskan, inflasi inti yang mencerminkan perkembangan tekanan harga dalam perekonomian masih terkendali di level 2,8 persen pada September 2026.
Namun, inflasi pangan yang mencapai 5 persen menjadi perhatian yang perlu segera diantisipasi.
“Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan volatile food inflation, yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.
Untuk meredam tekanan harga tersebut, BI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian agar inflasi pangan kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.
“Nah ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor BI 2,5 persen plus minus 1 persen,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga, BI juga terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar keuangan global.
Kondisi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama (higher for longer) serta inflasi yang masih jauh di atas target di sejumlah negara turut menjadi tantangan bagi stabilitas rupiah.
“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar. Kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk terus melihat upayakan kebijakan kebijakan yang kami miliki, apakah itu bentuknya intervensi, di spot, NDF, ataupun juga dalam bentuk insentif biaya (hedging) yang juga sudah kami berikan sejak akhir Juni yang lalu,” tegasnya.
BI juga melaporkan bahwa insentif biaya lindung nilai (hedging) yang diberikan sejak akhir Juni telah mendorong arus masuk dana sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS melalui instrumen swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BI untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.
BERITA TERKAIT: