Guru besar IPB University Dwi Andreas Santosa menilai, Perum Bulog adalah institusi yang diberi tugas mengelola cadangan pangan pemerintah harus bekerja sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) 125/2022
Menurutnya, golden rule tata kelola pangan menempatkan lembaga penyimpan cadangan pangan negara harus bebas intervensi, tetapi nyatanya harga beras sepanjang 2025 melonjak karena Bulog tidak lagi bisa menjalankan fungsinya secara profesional akibat intervensi berlebihan.
"Tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras nggak naik. Naik terus, dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada 'something wrong', ada sesuatu yang salah," ujar Andreas dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.
Andreas memaparkan, meskipun produksi beras diperkirakan naik sekitar 5 persen, namun ketersediaan beras untuk konsumsi justru terendah dalam tiga tahun terakhir.
"Ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir menjadi hanya 33,9 juta ton. Kok bisa? Ini kan pertanyaannya,” kata Andreas.
Situasi itu, lanjutnya, juga diperburuk oleh tata niaga yang terganggu. Lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak apa mana pun.
"Jadi kalau dalam hal ini kan Bulog kan di Indonesia. Itu seharusnya bebas intervensi. Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan stok. Harus diingat, karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog,” tuturnya.
Andreas bahkan mengingatkan adanya potensi kerugian negara yang besar, akibat tata kelola stok yang tidak profesional.
"Gudang-gudang filial Bulog itu berasnya sudah pada enggak karuan loh. Jadi hati-hati, nih, pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja negara dirugikan 1,2 triliun. Harus diingat itu kan ya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andreas mengingatkan pemerintah apabila intervensi terhadap Bulog terus terjadi. Yakni, persoalan harga beras tidak akan pernah selesai.
"Sehingga tetap saja tahun 2025 kita akan bermasalah dengan harga," demikian Andreas menambahkan.
Adapun tudingan adanya intervensi ditengarai mengarah pada Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Raker Komisi IV DPR RI, pada 21 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut Mentan menyatakan, urusan stabilitas harga bukan menjadi Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) lembaga yang dipimpinnya. Namun, Mentan Amran menegaskan bahwa pihaknya harus turut intervensi karena berkaitan dengan petani.
"Tapi kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami," kata Amran.
Tata kelola pangan kembali menjadi sorotan, lantaran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dinilai kehilangan kendali dalam menjaga stok dan distribusi pangan nasional. 
BERITA TERKAIT: