Singapura Mulai Lobi AS, Minta Kelonggaran Ekspor Farmasi hingga Chip

Seperti dikutip dari Reuters pada Senin 28 April 2025, negosiasi tersebut dilakukan melalui komunikasi via telepon antara Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Singapura, Gan Kim Yong, dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick pada Jumat.

Negosiasi tersebut dilakukan untuk menjaga ekspor farmasi Singapura, sekaligus mempertahankan akses terhadap chip kecerdasan buatan (AI) kelas atas. 

Berdasarkan transkrip yang dirilis Kementerian Perdagangan Singapura, Lutnick menyampaikan kekhawatiran mengenai pengawasan ekspor chip, tidak hanya ke Singapura, melainkan secara global.  Ia juga mengusulkan untuk mencari “solusi kreatif” dalam memperkuat hubungan dagang bilateral.

Merespon persoalan tersebut, Gen menegaskan bahwa pemerintah Singapura tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan di negaranya digunakan untuk melemahkan kontrol ekspor Amerika. 

"Kami mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada Menteri Lutnick tentang sistem kontrol ekspor Singapura dan bagaimana kami telah bekerja sama dengan mitra AS di bidang ini, sejauh yang diizinkan oleh hukum kami," kata Gan.

Selain itu, sektor farmasi juga menjadi perhatian utama dari pembicaraan tersebut. Pasalnya, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan menerapkan tarif atas produk farmasi Singapura, yang saat ini mencakup lebih dari 10 persen dari total ekspor negara tersebut ke AS. 

“Dua bidang ini sangat penting, dan kami menyambut baik adanya kemajuan dalam diskusi antara Singapura dan Amerika Serikat,” ujar Gan sambil menekankan bahwa kesepakatan tersebut belum tuntas.

Upaya negosiasi ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan atas ekspor teknologi. Pada Februari lalu, tiga warga Singapura didakwa karena terlibat dalam pembelian server yang diduga mengandung chip Nvidia dan mengirimkannya ke Malaysia.

Di sisi lain, Singapura juga menghadapi tantangan ekonomi domestik. Meski memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan AS, negara tersebut tetap dikenakan tarif 10 persen untuk sejumlah produk. 

Pemerintah telah memperingatkan risiko resesi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat ketidakpastian global. Singapura bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB 2025 menjadi 0 persen–2 persen setelah mencatat kontraksi 0,8 persen pada kuartal pertama tahun ini.

Negosiasi ini juga semakin penting karena Singapura akan menggelar pemilihan umum pada 3 Mei mendatang, di tengah tekanan ekonomi dan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap biaya hidup.