Kebijakan Pemerintah Turut jadi Pendorong Jatuhnya Pasar Modal

Indeks Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam hingga 6,6 persen ke level 6.034,  pada Selasa siang, 18 Maret 2025

Sebelumnya,  pada 20 November 2023, IHSG merosot dari 7.904 menjadi 6.246. Hal ini menciptakan guncangan besar bagi investor domestik maupun asing.

Penurunan tajam ini diyakini tidak hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga kebijakan domestik yang kontroversial.

Disebut-sebut bahwa beberapa kebijakan pemerintah menjadi katalis utama hancurnya kepercayaan pasar:

Salah satunya adalah penghapusan pencatatan utang KUR.

Kebijakan menghapus pencatatan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di neraca keuangan bank BUMN membuat investor meragukan transparansi dan kualitas aset bank.

Penghapusan Hutang UMKM Rp12,5 Triliun juga menjadi pendorong kejatuhan.

Penghapusan utang UMKM tanpa skema restrukturisasi yang jelas membuat BRI, yang memiliki portofolio besar di sektor ini, terpuruk.

Investor mengkhawatirkan dampak jangka panjang pada likuiditas dan solvabilitas bank. Tanpa mitigasi risiko yang terukur, ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan perbankan.

Beberapa pendapat yang disaring RMOL menduga bahwa pembentukan Danantara serta Koperasi Merah Putih juga memicu kekhawatiran.
Pemerintah menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pinjaman Rp400 triliun dari bank BUMN (Rp5 miliar per desa).

Risiko kredit macet yang tinggi membuat investor asing menarik diri dari pasar, mengantisipasi krisis perbankan.

Kemudian adanya kebijakan fiskal yang mengguncang defisit anggaran.

Peningkatan belanja negara tanpa strategi pendanaan yang jelas memperlebar defisit anggaran.

Kemudian, kurangnya komunikasi yang terstruktur dari pemerintah dan otoritas keuangan terkait rencana pemulihan pasar memperbesar ketidakpastian.