Dukung Pengembangan Bisnis Inklusif, Pemerintah Terapkan Langkah Ini

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur KemenKopUKM, Koko Haryono, memaparkan sejumlah langkah yang telah diambil Indonesia untuk mendukung pengembangan sektor ini. 

Di antaranya mencakup program Rumah Produksi Bersama (RPB), kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, pendanaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha sosial.

Berbicara dalam sesi High-Level Panel on Promoting Inclusive Business in ASEAN, di forum The Seventh Inclusive Business Forum 2024 di Vientiane, Laos, ia menuturkan, Pemerintah Indonesia melalui KemenKopUKM berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif dengan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas internasional, untuk memastikan keberlanjutan program-program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Koko, dikutip Rabu (25/9). 

The Seventh Inclusive Business Forum 2024 diselenggarakan dengan tujuan mengeksplorasi upaya-upaya konkret dalam mempromosikan bisnis inklusif di kawasan ASEAN. Forum ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sesi dialog untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta lokakarya yang memberikan wawasan dan instrumen praktis bagi UMKM dalam meningkatkan dampak sosial mereka.

"Kami berharap pengakuan formal terhadap wirausaha sosial dapat memperluas peluang kerja sama dan akses pendanaan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan yang berfokus pada pencapaian SDGs," lanjut Koko.