Lewat Forum Bisnis Internasional, KKP Promosikan Potensi Investasi Ekonomi Biru

Forum tersebut mempertemukan berbagai entitas yang berasal dari dalam dan luar negeri.

"Ini saya kira ini bisnis forum pertama kali yang levelnya internasional, kita undang negara-negara sahabat karena kita harus menjadi bagian dari global supply chain. Kita punya potensi yang luar biasa di sektor kelautan dan perikanan,"kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pada Senin (5/2).

Menurut Menteri KKP itu, peluang investasi di sektor tersebut sangat besar yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya, kebutuhan pangan global termasuk kebutuhan protein seiring bertambahnya populasi manusia.

Selain itu, kata Menteri Trenggono, kesadaran masyarakat akan manfaat makanan laut saat ini terus berkembang sehingga permintaan ikan secara global pun diyakini akan terus meningkat.

Adapun proyeksi dari Global Seafood Market mengatakan bahwa pasar seafood global akan tumbuh dengan laju tahunan hingga 8,92 persen.

Mengutip siaran pers KKP, Selasa (6/2), berdasarkan data triwulan III-2023, investasi sektor kelautan dan perikanan sendiri tercatat telah mencapai Rp9,56 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,32 triliun, Penanaman Modal Asing (PMA) Rp1,4 Triliun, dan Kredit Investasi Rp2,84 Triliun.

Untuk itu, IMFBF 2024 itu bertujuan untuk menarik investasi dan kolaborasi di sektor kelautan dan perikanan, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara berkelanjutan. Forum tersebut dihadiri lebih dari 300 orang yang berasal dari kalangan pelaku usaha, perwakilan negara sahabat, hingga akademisi.

"Dalam forum ini kita undang investor-investor, harapannya sebetulnya kita memberi pandangan kepada investor dalam negeri, dan di sisi lain kita membangun koneksi dengan negara-negara sahabat, untuk ujungnya kita bisa setara karena produk kita sangat dibutuhkan oleh mereka," pungkasnya.

Dalam forum ini juga dilakukan penandatangan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara KKP dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, BPKP, serta tiga perguruan tinggi masing-masing Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin.