Peringatan ini disampaikan Dosen Ilmu Politik Universitas Jakarta (UNIJA), Faizul Ibad menyusul dugaan selisih anggaran program budidaya ikan modern tersebut. Dari pagu anggaran per titik yang disebut mencapai Rp1,6 miliar, alokasi pekerjaan yang benar-benar diterima di tingkat desa diduga hanya berkisar Rp400 juta-Rp520 juta atau terdapat selisih sekitar Rp1,08 miliar hingga Rp1,2 miliar per titik.
"Jangan sampai desa hanya menerima pekerjaan dengan anggaran terbatas, tetapi ketika muncul persoalan hukum justru kepala desa yang harus menanggung risikonya. Harus jelas siapa pengambil keputusan, siapa pengelola uang, dan siapa yang bertanggung jawab," ujar Faizul Ibad kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Faizul, perangkat desa di lapangan hanya berstatus sebagai pelaksana akhir, sementara keputusan strategis mengenai kontrak, pengadaan barang, hingga pembagian porsi anggaran ditentukan di level atas.
Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, KKP menggandeng PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama (
main contractor), yang selanjutnya menunjuk sejumlah subkontraktor untuk menggarap proyek di berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Faizul menilai, skema subkontrak berlapis tersebut harus diaudit secara menyeluruh mulai dari nilai kontrak KKP, pembayaran ke kontraktor utama, nilai kontrak subkontraktor, hingga realisasi fisik di desa.
Ia menuntut transparansi rincian komponen biaya, baik pengadaan teknologi, instalasi, manajemen proyek, pajak, maupun margin perusahaan agar publik dapat menguji kewajaran selisih anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 miliar per titik tersebut.
"Kalau memang seluruh penggunaan anggarannya benar, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Buka kontraknya, buka rincian pembayarannya, dan audit seluruh prosesnya," tegasnya.
Faizul juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan memerintahkan evaluasi total terhadap Program RAS KKP agar tujuan awal pemberdayaan ekonomi desa melalui teknologi sirkulasi air bersih tidak dibajak untuk menguntungkan segelintir pihak.
"Presiden Prabowo harus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tandasnya.
Tata kelola proyek Recirculating Aquaculture System (RAS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu ditelaah mendalam agar tidak berujung pada kriminalisasi kepala desa beserta perangkat di lapangan. 
_(1).jpg)
BERITA TERKAIT: