Tolak Revisi Aturan PLTS Atap, Koalisi Demokrasi Energi Gelar Aksi Teatrikal di Depan Kantor PLN

Aksi tersebut digelar menjelang Hari Listrik Nasional ke-78 yang jatuh pada Jumat (27/10).

Koalisi yang terdiri dari Greenpeace, Enter Nusantara dan 350 Indonesia ini menyerukan kepada PLN agar tidak membatasi kapasitas pemasangan surya atap bagi masyarakat.

Menurut Koalisi Demokrasi Energi, sejumlah kebijakan yang telah dibuat pemerintah  sejauh ini telah bertolak belakang dengan komitmen Indonesia yang ingin melakukan transisi energi, dengan mengurangi emisi negara dari sektor energi.

Salah satu kebijakan yang dimaksud koalisi itu yaitu revisi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/2021, yang mengatur tentang pemasangan solar panel atau surya atap.

Revisi Permen ini dianggap mengakomodir memo internal PLN yang membatasi instalasi PLTS atap hanya 10-15 persen dari kapasitas terpasang. Menurut Koalisi, aturan ini akan menghambat pengembangan energi terbarukan dalam rencana ketenagalistrikan khususnya energi surya.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto, mendesak keseriusan pemerintah, untuk memberi kejelasan regulasi sehingga transisi energi bisa berjalan optimal.

“Jika PLN terus melayani nafsu oligarki batubara untuk meraup cuan dari sektor energi, masyarakat akan selalu menjadi korban dari kebijakan ini. Sudah saatnya PLN melibatkan masyarakat dalam proses transisi energi sehingga masyarakat bisa berdaulat atas pengelolaan energinya sendiri,” kata Hadi.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dalam aksi tersebut, Koalisi membawa beberapa spanduk yang bertuliskan “PLN stop kecanduan batubara”, “Saatnya listrik dari matahari”, “PLN jangan batasi PLTS atap”, hingga “Energi terbarukan untuk semua”.

Sebelum melakukan audiensi dengan pihak PLN, Koalisi melakukan teatrikal, yang menggambarkan sejumlah pejabat tengah merauk batu bara, dengan asap menggumpal yang menyebabkan beberapa masyarakat pingsan, hingga terkena ISPA akibat PLTU.