Untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, pengamat ekonomi konstitusi, Defiyan Cori mengatakan, jangan ada lagi privatisasi BUMN ke pasar bursa.
"Pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat harus menjaga serta mengawasi BUMN dengan ketat supaya tak ada lagi yang diajukan Initial Public Offering (IPO)-nya oleh pemerintah atau privatisasi ke pasar bursa," ujar Defiyan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/8).
Sambung dia, aksi ambil untung apabila diikuti oleh ketidakpercayaan pada otoritas keuangan dan moneter dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi terjadi, maka depresiasi rupiah atas dolar AS tinggal menunggu waktu saja.
"Rupiah terus merosot dua atau tiga bulan ke depan, apalagi ditambah dengan beratnya cicilan utang yang jatuh tempo tahun 2018 dan 2019 yang sekitar Rp 400-500 triliun," jelasnya.
Beberapa ekonom seperti Faisal Basri, Ichsanudin Norsy, Hendri Saparini dan lainnya telah mengingatkan pemerintah berulang kali akan hal tersebut.
Tak ketinggalan ekonom senior Rizal Ramli yang paling keras mengingatkan pemerintah terkait merosotnya nilai tukar rupiah dan menipisnya cadangan APBN kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Defiyan, BUMN seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bukan diprivatisasi.
"Sebagai ekonom, kami telah mengingatkan potensi ini pada masa awal pemerintahan Jokowi," pungkas Defiyan.
[wid]
BERITA TERKAIT: