SVO Trade Partnership Merchant Sales Operation and DevelopÂment Blibli.com Geoffrey Lew Dermawan mengatakan, sangat menantikan peraturan pemerintah mengenai perniagaan dalam jarinÂgan disahkan. "Kami menunggu penerapannya akan mendorong usaha lokal seperti apa," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Untuk diketahui, PP mengenai e-commerce yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 70 tahun 2013 terus digodok sejak 2017 lalu. Diharapkan tahun 2018 ini, PP e-commerce bisa segera disahkan.
PP mengenai e-commerce dituÂjukan untuk memberikan keamanÂan transaksi dalam perdagangan online. Selian itu, PP e-commerce juga memberikan kebijakan yang sama guna menjamin persaingan usaha antara industri e-commerce dengan industri ritel.
Geoffrey menyambut baik jika PP e-commerce bila bisa segera terbit. Dengan adanya aturan tersebut secara otomatis perdaÂgangan akan lebih rapi setelah peraturan ini berlaku dan posisi e-commerce di Indonesia akan semakin jelas.
"Saat ini kami agak terombang-ambing, dalam arti kata sebetulÂnya e-commerce ini adalah platÂform, penyedia jasa. Tidak bisa disamakan dengan eceran. Itu dua hal yang berbeda. Inti pokoknya masih ada celah," kata dia.
Blibli.com sendiri, kata dia, tidak ada kendala secara opÂerasional selama peraturan ini belum disahkan, bisnis mereka berjalan secara normal. "Tapi, bicara apa yang kita jalankan sekarang, ya, jalan saja, meski pun belum pasti. Tapi, kami harapkan dalam waktu dekat ada kepastian," tukasnya.
Wakil Ketua Umum IndoÂnesian E-commerce AsociaÂtion (idEA) bidang Hubungan External Rosihan Saqina menÂgatakan, masih menunggu PP tentang e-commerce yang masih digodok oleh pemerintah. PP e-commerce masih dalam pemÂbahasan intensif.
"PP e-commerce masih dalam pembahasan intensif oleh keÂmenterian dan lembaga terkait, idEA juga sedang menunggu kapan akan selesai dan disahÂkan," ujarnya.
Belum adanya aturan baku mengenai e-commerce tidak membuat industri e-commerce lesu. Kinerja industri e-commerce masih berkembang baik saat ini.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) KementeÂrian Perdagangan (Kemendag) Tjahya Widayanti mengatakan, pengesahan PP mengenai perdaÂgangan online masih menunggu pembahasan tingkat menteri. "Tinggal tunggu waktu para menÂteri terkait untuk dibahas di KemÂko Perekonomian," ujarnya.
12 Ribu IKMDirektur Industri Kecil dan Menengah Logam Mesin ElekÂtronika dan Alat Angkut KeÂmenterian Perindustrian (KeÂmenperin) Endang Suwartini menargetkan, 12 ribu produk IKM masuk e-commerce tahun ini. "Tahun ini target ada 4.000 IKM yang mengikuti workshop e-Smart IKM di seluruh IndoÂnesia dan diharapkan 12.000 produk nasional akan masuk dalam e-commerce," ujarnya.
Sampai Juli 2018, jumlah IKM yang telah mengikuti workshop e-Smart IKM lebih dari 2.700 IKM dan sampai Mei lalu telah mencapai nilai transaksi sebesar Rp 600 juta. Hampir 50 persen dari jumlah tersebut disumbangÂkan transaksi produk logam.
Menurut Endang, Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang patut diperÂhitungkan, berdasarkan data World Bank bahwa dari tahun 2000 sampai 2016, peringkat Produk Domesttik Bruto (PDB) Global Indonesia naik dari uruÂtan 27 ke 16. "Kami berharap InÂdonesia mampu menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030," kata Endang. ***
Belum disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perdagangan online membuat industri digital ini terombang-ambing. Padahal, aturan tersebut sangat dinantikan dan diperlukan agar posisi pelaku usaha di industri e-commerce Indonesia jelas. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: