Jangan Lupakan Urusan Perlindungan Buruh Migran

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, pertemuan tersebut perlu mem­perhatikan kontribusi signifikan buruh migran di Asia Tenggara. Terutama, karena mereka telah memberi daya tahan ekonomi kawasan dari gejolak ekonomi global.

Menurut laporan Bank Dunia yang terbit 23 April 2018, ka­wasan ASEAN menyumbang se­cara signifikan volume remitansi regional Asia Timur dan Pasifik. Tak kepalang tanggung, ka­wasan ini bahkan menyumbang remitansi terbesar di dunia.

Selain itu, dari 10 besar pe­nyumbang remitansi dunia, tiga di antaranya dari kawasan ASEAN. Yaitu Philipina (33 miliar dolar AS), Vietnam (14 miliar dolar AS) dan Indonesia (9 miliar dolar AS).

"Karena itu, ASEAN harus mengembangkan inovasi-inova­si kebijakan, untuk memudahkan buruh migran mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, terjamin perlindungannya serta dekat dengan akses keadilan," katanya.

Selama ini, kelompok buruh migran, terutama mereka yang berada di sektor pekerja rumah tangga, perkebunan, konstruksi dan kelautan, berada dalam kon­disi yang rentan serta jauh dari akses keadilan. Mengenai hal tersebut, Migrant Care mendesak kepada Jokowi dan pemimpin negara ASEAN lainnya un­tuk menindaklanjuti ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers.

Terutama dalam merumuskan inovasi-inovasi ASEAN yang benar-benar dinikmati oleh buruh migran. Sudah seharus­nya pemerintah negara-negara ASEAN mengapresiasi kontri­busi signifikan buruh migran yang telah memberi daya tahan ekonomi di kawasan ASEAN.

Secara khusus Migrant Care juga mendesak Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara penerima buruh migran Indonesia di ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

"Ini untuk memperbarui komitmen perlindungan buruh migran dalam skema bilateral agreement, berbasis ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers, ASEAN Convention Against Trafficking In Person," ujarnya. ***