HET Tidak Efektif Stabilkan Harga Pangan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan pemerintah harus mengevaluasi panjangnya rantai distribusi komoditas pangan. Misalnya saja beras, beras harus melalui empat sampai enam titik distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen.

Pertama, petani akan menjual beras yang sudah dipanen kepada tengkulak atau pemotong padi, yang akan mengeringkan padi dan menjualnya kepada pemilik penggilingan. Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan akan menjual beras tersebut ke pedagang grosir berskala besar yang memiliki gudang penyimpanan.

Kemudian pedagang grosir berskala besar akan kembali menjual beras tersebut kepada pedagang grosir berskala kecil di tingkat provinsi (seperti di Pasar Induk Beras Cipinang) atau kepada pedagang grosir antar pulau. Pihak terakhir inilah yang akan menjual beras kepada para pedagang eceran.

"Dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi atau pedagang grosir. Di Pulau Jawa, margin laba ini berkisar antara 60%-80% per kilogram. Sebaliknya, para pedagang eceran justru hanya menikmati margin laba dengan kisaran antara 1,8%-1,9% per kilogram," ungkapnya dia kepada redaksi melalui pesan elektronik, Kamis (29/3).

Situasi ini menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang menikmati laba besar terbesar dalam rantai distribusi justru terjadi saat beras belum sampai di pasar eceran, termasuk pasar tradisional. Hal inilah yang mendasari argumen CIPS yang mengatakan kebijakan HET  tidak efektif.

"Kebijakan ini memaksa para pedagang eceran untuk menurunkan harga jual beras, padahal mereka bukanlah pihak yang menyebabkan tingginya harga komoditas yang satu ini. Kebijakan ini juga membuat mereka rugi karena mereka membeli beras dengan harga yang lebih mahal dari HET dari para pedagang grosir," tambah Novani.

CIPS memandang segala bentuk intervensi pasar, seperti penetapan HPP dan HET untuk komoditas pangan tidak akan memberi dampak positif kepada harga komoditas tersebut dan juga kesejahteraan petani. Kebijakan ini justru mendistorsi harga pasar.[dem]