Benahi Dulu Angkutan Massal Di Bodetabek

Usulan itu disampaikan Ba­dan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk men­gurangi kemacetan di jalanan Jakarta yang semakin akut.

Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indo­nesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta kualitas dan kuanti­tas angkutan umum massal di daerah-daerah penyangga Ibu­kota seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok harus diting­katkan.

Sebab, dengan penerapan ERP, penggunaan transportasi umum otomatis meningkat juga. Ini dulu yang harus dilakukan, sehingga publik punya alternatif untuk beralih.

"Revitalisasi angkutan umum di kawasan Bodetabek mutlak harus segera dilakukan. Ka­lau tidak terkesan dizalimi," kata Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum mendapat in­formasi resmi usulan BPTJ ini. Anies akan mempelajari dulu. "Saya ingin baca lebih detail usulan BPT terlebih dahulu sebelum menanggapinya," ujar Anies singkat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah me­nyatakan, pembatasan kendaraan yang paling efektif memang me­makai jalan berbayar. Sementara soal penerapan ERP di Jakarat sendiri, Andri mengungkapkan, saat ini dalam proses lelang dan ditargetkan pemenang lelang akan didapat pada enam bulan mendatang

Djoko Setijowarno selanjutnya mengatakan, berdasarkan data Rencana Induk Transportasi Ja­bodetabek, dari 31.077.315 jiwa jumlah penduduk Jabodetabek saat ini, sekitar 24.897.391 di antaranya menggunakan ken­daraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut paling banyak 75 persen sepeda motor, 23 persen mobil pribadi dan hanya 2 persen angkutan umum.

Total pergerakan di Jabo­detabek juga semakin menin­gkat. Pada 2018 pergerakan kendaraan diproyeksi sudah mencapai 50 juta pergerakan per hari. Sayangnya ini berbanding terbalik dengan jumlah angkutan umum massal di Jabodetabek dalam memfasilitasi pergerakan tersebut saat ini hanya mencapai 2 sampai 3 persen.

Ditambahkannya, jumlah in­frastruktur angkutan massal masih sangat terbatas, bus dan KRL masih belum memenuhi perjalanan. Dikatakannya, untuk menambah kapasitas KRL sudah pasti tidak mungkin dilakukan. Karena jika frekuensi perjalanan ditambah, akan berpengaruh pada hambatan perlintasan sebi­dang dengan jalan raya.

Djoko melihat, memang ada upaya untuk meningkatkan pengguna angkutan umum ses­uai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yakni 40 persen (2019) dan 60 persen (2039) lewat dibangunnya LRT Ja­bodebek, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.

Ada upaya yang dapat dilaku­kan dengan memperpanjang layanan Bus Transjakarta hingga kawasan Bodetabek khususnya angkutan umum yang masuk ke seluruh kawasan perumahan di Bodetabek. "Layanan bus hingga seluruh kawasan peruma­han bisa diupayakan. Ini supaya pengguna mobil pribadi mau beralih," katanya.

Seperti diketahui, BPTJ mengusulkan agar kendaraan yang berasal dari luar Jakarta dikenakan tarif saat masuk Ibu Kota. Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyatakan, sejauh ini, pengaturan ganjil-genap, logistik, penyediaan angkutan massal di Tol Jakarta-Cikampek hanyalah beberapa program jangka pendek untuk mengurai macet di Jakarta. Akan tetapi, semuanya itu belum cukup untuk benar-benar mengatasi macet di Ibu Kota.

Usulan bea masuk kepada kendaraan yang berasal dari luar Jakarta diharapkan mem­batasi jumlah kendaraan yang masuk ke Ibu Kota. Warga perlu dipaksa untuk beralih ke trans­portasi massal.

"Program jangka panjang salah satunya dengan pengaturan kendaraan sistem electronic road pricing (ERP). Jadi harapan kita volume kendaraan ke arah Ja­karta itu sudah mulai diatur, se­hingga tidak numpuk di Jakarta semua. Sebentar lagi angkutan massal kita selesai MRT, LRT, belum bus-bus yang tadi saya siapkan," ungkap Bambang.

Namun demikian, pihaknya masih akan menggodok usulan tersebut. Selain itu, BPTJ juga punya rencana mendekatkan akses transportasi ke pemukiman dan perumahan lewat. ***