Asosiasi Umrah & Haji Perketat Pengawasan

Ketua Asosiasi Umrah dan Haji Khusus (Patuh) Fuad Hasan Masyhur mengatakan, akan terus meningkatkan pen­gawasan terhadap anggotanya. Sebab pihaknya tidak ingin masyarakat menjadi korban, apalagi perjalanan umrah dan haji merupakan ibadah, bukan perjalanan wisata semata.

Karena itu, Rancangan Un­dang-Undang (RUU) Penye­lenggaraan Umrah dan Haji harus segera diselesaikan. Di dalam RUU itu, izin penye­lenggara umrah dan haji khusus harus mendaftar setiap tahun. Tujuannya agar para penye­lenggara mudah dikontrol.

Dia juga kecewa lantaran daftar tunggu haji semakin tahun semakin molor. Saat ini waktu tunggu naik haji men­capai tujuh tahun, sedangkan izinnya haji hanya tiga tahun.

"Sehingga terjadi ketidak­pastian status jamaah jika izin penyelenggara ibadah haji khusus yang didapatnya sudah habis jauh sebelum tahun ke­berangkatan," tutur Fuad.

Sekretaris Jenderal Patuh Muharom Ahmad mengusul­kan, agar kuota haji khusus ditetapkan menjadi 11 pers­en dari kuota haji nasional. Menurutnya dengan kompo­sisi tersebut, masyarakat bisa segera beribadah tanpa harus menunggu.

"Karena itu kami mengusul­kan kuota haji khusus ditetap­kan 11 persen dari kuota haji nasional. Agar masyarakat bisa dapat segera berangkat tanpa menunggu lama," ujar Muharom.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menge­luhkan, banyak masyarakat tertipu oleh penyelenggara umrah. Dia meminta Patuh ikut bertanggung jawab, teru­tama mengawasi anggotanya. Selain hukum yang dijalankan pihak kepolisian, pemberian sanksi juga perlu diberikan dari asosiasi.

Politisi Golkar ini juga ber­janji akan meneruskan kelu­han kesah, bahkan usulan dari Patuh ke Komisi VIII DPR. Sebab saat ini, Komisi Agama tersebut sedang menggodok RUU Penyelenggaraan Umrah dan Haji.

"Tentu kita akan mencari jalan terbaik. Fokus utama saat ini memang meningkat­kan pelayanan jamaah umrah dan haji reguler, begitupun dengan yang khusus. Kita ingin masyarakat bisa nyaman dalam melaksanakan ibadah," pungkasnya. ***