RI Belum Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Direktur Institute for Develop­ment of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati men­gatakan, program pemerintah untuk melatih tenaga kerja masih minim. "Program pemerintah belum sampai ke ujung tombak sasaran agar optimal, akses tenaga kerja kita dapat pelatihan minim sekali," ujarnya di Cikini, Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, pekerja pun tidak bisa mendapat jaminan untuk mendapat pekerjaan mes­ki sudah mengikuti pelatihan. "Nyatanya masih banyak tenaga kerja yang belum terserap. Ikut pelatihan tapi tak ada jaminan dapat pekerjaan," katanya.

Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Abdul Waidl menyebutkan, revolusi industri 4.0 berpotensi meningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dan tidak. "Padahal 52 persen angkatan kerja yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah," ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kesempatan kerja, disertai upah laik, kondisi kerja yang baik, serta tidak ada diskriminatif bagi pekerja perempuan haruslah juga menjadi prioritas pemerin­tah. "Secara umum pemerintah belum menunjukkan fokus da­lam upayanya untuk mencapai ekonomi berkeadilan tersebut," tegasnya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa dekade ke depan, negeri ini berisiko kehilangan 40,8 persen dari tenaga kerjanya akibat adanya digitalisasi dan automasi di berbagai industri. Dari jenis pekerjaannya, buruh pabrik dan logistik menjadi profesi yang paling terancam di­hilangkan dengan risiko sebesar 78 persen.

Dia menilai, selama ini poli­tik anggaran untuk pendidikan vokasional terlampau kecil dan belum menjadi prioritas. Dia menyebut, anggaran pendidikan vokasi dari tiga kementerian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya mencapai Rp 2,59 triliun atau 0,61 persen dari alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 416,09 triliun.

Pihaknya pun merekomen­dasikan pemerintah untuk mem­perbanyak sekolah kejuruan yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan revolusi industri 4.0. "Selama ini terjadi mismatch antara pelati­han yang kerap diberikan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan di industri," tukasnya.

Asisten Deputi Ketenagak­erjaan Menko Perekonomian Yulius mengaku, kehadiran Revolusi Industri 4.0 tidak bisa dihindari lagi. "Revolusi Indus­tri 4.0, sama seperti Globalisasi, mau tidak mau ada dan harus dihadapi," ujarnya.

Dia menuturkan, pemerintah tengah berupaya menyiapkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan untuk meng­hadapi revolusi industri keempat itu. "Adanya Revolusi Indus­tri 4.0 juga akan memuncul­kan pekerjaan baru. Kita harus menyiapkan anak-anak muda bangsa agar bisa menyesuaikan diri," katanya.

Yulius memaparkan, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat mengundang beberapa pelaku industri lokal. "Presi­den menanyakan apa saja yang harus dipersiapkan anak muda. Mereka menjawab, anak muda kita harus diajari Bahasa Inggris sejak awal," tutur dia.

Selain bekal kemampuan Ba­hasa Inggris, hal lainnya yang harus dipersiapkan adalah ke­beradaan ahli bahasa pemrogra­man atau coding. "Di Indonesia ini masih sedikit sekali yang menguasai coding. Kita masih harus impor tenaga ahli (coding) dari luar," ujar Yulius. ***