Kadin Bakal Advokasi UMKM Korban Kartel

Wakil Ketua Umum Kadin PB Zainal Bintang mengungkapkan, kesepakatan membangun kerja sama tersebut terjalin setelah pihaknya berdiskusi panjang lebar dengan Komisioner KPPU belum lama ini.

"Iklim bisnis saat ini berjalan tidak sehat dan meresahkan. Kami membangun kerja sama dengan KPPU bertujuan untuk mendukung pemberantasan monopoli, kartel dan oligarki dunia usaha," ungkap Zainal ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Zainal mengatakan, ketidaka­dilan ekonomi sudah terjadi belasan tahun. Hal ini terjadi karena praktik kartel tidak tersentuh. Akibatnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak berkembang. Bahkan cenderung terpuruk dan hanya menjadi pelengkap penderitaan. Mau tidak mau, menurutnya, praktik kartel harus dilawan.

Saat ditanya soal implemen­tasi kerja sama, Zainal menerangkan, antara pihaknya dengan KPPU memiliki kewenangan masing-masing. Kadin PB sebagai organisasi pelaku usaha akan memberikan ad­vokasi dan perlindungan hukum terhadap anggotanya, terutama UMKM dari praktik kartel. Se­dangkan KPPU, sesuai fungsi dan tugasnya memiliki kewenangan menindak, menangkap dan mengadili pelaku kartel.

Selain dengan KPPU, Zainal mengaku, pihaknya telah men­jalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalam memajukan perekono­mian daerah yang di dalamnya juga berisi komitmen untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah.

Saat disinggung soal masalah dualisme kepengurusan Kadin, Zainal mengatakan, tidak ada.

Menurutnya, Kadin PB berbeda dengan Kadin di bawah kepengurusan Rosan Roe­slani. Masing-masing memi­liki pengurus dan program kerja sendiri. Secara hukum dua-duanya saat ini. Sebagai organisasi keduanya bisa ber­jalan karena pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kepengurusan Kadin mana yang sah. ***