"Beberapa administratornya belum ada sampai sekarang, nggak ada pelayanan satu pintu. Padahal administrator sebeÂnarnya penting," kata Azhar di Jakarta, kemarin.
Administrator yang dimaksud Azhar adalah pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, untuk yang sudah ada administrator, pihaknya menyerahkan sepenuhÂnya ke daerah. Sehingga, invesÂtor nanti bisa mengurus persoalan izin lebih mudah. Mereka yang ingin menanamkan modalnya, tidak harus datang ke Jakarta.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan 11 KEK yang terseÂbar di Indonesia. Di antaranya KEK Maloy Batuta Trans KaÂlimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api- Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.
Azhar menyebutkan KEK yang sudah memiliki petugas pelayanan antara lain KEK Mandalika dan Tanjung Lesung. Sementara yang belum ada antara lain KEK bitung, Palu, dan Morotai.
Azhar mengatakan, kawasan yang belum memiliki adminÂistrator dikarenakan beberapa hambatan. Sayangnya, Azhar tidak mengetahui detail hamÂbatan yang dihadapi Pemda.
Menteri Koordinator PerekoÂnomian Darmin Nasution juga tak menampik pembangunan 11 KEK tersendat. Menurutnya, lambatnya pembangunan tidak bisa ditoleransi lantaran setiap kawasan memiliki badan penÂgelola masing-masing.
Dia menilai, beberapa KEK tersendat karena minimnya promosi sehingga banyak calon investor kurang informasi. PaÂdahal, informasi yang memadai sangat dibutuhkan. Apalagi, selama ini masalah keruwetan administrasi di daerah menjadi momok menakutkan.
Darmin meminta, pembanÂgunan KEK dipercepat. Jangan sampai karena badan pengeloÂlanya tidak aktif, KEK menjadi tidak menarik.
Darmin mengatakan, untuk mendorong pembangunan KEK, pihaknya sudah kerja sama denÂgan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). "Kerja sama sudah dijalankan sejak tahun lalu. Kadin menjadi duta promosi," ungkapnya.
Wakil Ketua II Tim Pelaksana DN KEK Budi Santoso optiÂmistis kerja sama dengan Kadin bakal berbuah manis. Sebab, ada belasan ribu pengusaha yang tergabung di dalamnya. "Ada banyak insentif dalam KEK, seperti kemudahan perizinan dan pajak. Kalau mereka mengerti, pasti berminat investasi," imÂbuhnya. ***
Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Badan KoordiÂnasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengamini kabar ada beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK) sepi investasi. Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena belum ada administrator untuk melayani sehingga invesÂtor sulit ngurus perizinan di daerah tersebut. 
BERITA TERKAIT: