Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (SFP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, hal ini akan jadi blunder lagi karena filosofi jenis bisnis yang dipimpin dirut PT KS dengan Pertamina itu beda sekali.
"Menempatkan orang sebagai dirut Pertamina harus dipertimbangkan benar oleh pemerintah. Karena jika ternyata perolehan laba Pertamina anjlok dibanding tahun sebelumnya maka yang akan menanggung beban disesalkan oleh rakyat adalah pemerintah itu sendiri," ujar Arief.
Dia mengatakan, posisi dirut Pertamina boleh saja diisi oleh orang luar sepanjang orang tersebut punya
leadership yang kuat, mampu memotivasi seluruh pekerja untuk bisa bekerja keras bersama-sama, dan mempersatukan direksi yang ada.
"Sebagai info A1 dari orang yang paling dekat Presiden Joko Widodo, Presiden sebenarnya menginginkan Pertamina dipimpin oleh orang yang berasal dari Legacy Pertamina sendiri yang memiliki prestasi tinggi," kata Arief.
Namun begitu, siapapun yang menjadi dirut, tegas Arief, dia punya kewajiban membuat Pertamina mampu terbukti meningkatkan laba besar dan mampu melayani ketersediaan minyak dan gas bagi rakyat.
Dirut Pertamina harus mampu mewujudkan satu harga BBM dan elpiji di seluruh wilayah Indonesia.
Â
"Info yang ada, saat ini pilihan Pak Joko Widodo sudah di tangan ibu Menteri BUMN. Karena itu FSP BUMN Bersatu meminta pihak parpol dan elit politik yang dibeking mafia migas serta kelompok 'papa minta saham' Freeport, tolong jangan bermanuver dan memaksakan kehendak," ketus Arief.
Menurut Arief, biarkan Kementerian BUMN yang diberi tugas untuk mensupervisi Pertamina dan mencari orang yang pantas jadi dirut Pertamina untuk nantinya disampaikan ke Presiden Jokowi.
[wid]
Kisruh calon direktur utama Pertamina (Persero) belum berakhir. Muncul isu kalau yang akan ditempatkan sebagai pengganti Dwi Soejipto adalah dirut PT Krakatau Steel Tbk (KS) yang masih aktif. 
BERITA TERKAIT: