Direktorat MP3 Berpotensi Jadi Bancakan

Berdasarkan rencana investasi dalam 4-5 tahun yang akan datang, Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokima akan menjalankan proyek senilai 30-40 miliar dolar AS. Nilai tersebut sama dengan Rp 536 triliun dengan kurs Rp 13.400 per dolar AS.  Setidaknya setara dengan 25 persen total APBN 2017.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, ‎Direktorat MP3 ini bisa menimbulkan mafia migas yang baru mengingat dari total nilai proyek yang akan dikerjakan sangat besar.

"Alangkah lebih bijaknya jika Kementrian BUMN meninjau kembali keberadaaan Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia berada di dalam tubuh Pertamina," kata Mamit di Jakarta.

Apalagi, sambungnya, direktorat tersebut ini menangani New Grass Root Refinery (NGRR), di mana harus ada keberpihakan pemerintah, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN terutama berkaitan perencanaan dan skema pembiayaanya.

Pertamina sebagai BUMN Energy harus tetap fokus kepada fungsinya yaitu di sektor hulu tetap dan sektor hilir.

"Saat ini produksi yang terus menurun sementara potensi cadangan migas kita cenderung ke arah timur Indonesia dan laut dalam dengan resiko yang lebih besar. Belum lagi harga minyak mentah dunia yang tetap stagnan, sedangkan biaya untuk kegiatan produksi terus meningkat," papar Mamit.

Sektor hilir pun, tegas dia, harus bekerja keras terkait keinginan pemerintah mewujudkan BBM satu harga serta penyaluran LPG 3 kilogram ke seluruh daerah di wilayah Indonesia.

Pertamina dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap dua sektor tersebut seharusnya jangan dibebani oleh pekerjaan megaproyek seperti itu. Pasalnya, peluang Pertamina untuk menjadi bancakan banyak pihak dikhawatirkannya semakin terbuka mengingat besaran nilai proyek.

"Belum apa-apa saja, megaproyek tersebut saat ini sudah mulai banyak 'dikawal' oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan saat ini. Oknum pemerintah, elit partai sudah sering berkomunikasi dengan 'orang orang' Pertamina yang kelola mega proyek," ujarnya.[wid]