Presiden Dorong Pengembangan EBT

Jokowi meminta, pengem­bangan EBT terus ditingkat­kan. Langkah itu, menurut­nya, sangat diperlukan untuk mengurangi impor dan meng­gantikan bahan bakar berbasis fosil.

"Saya kira semua tahu 50 persen BBM (bahan bakar min­yak) kita masih tergantung im­por. Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kon­disi ini masih kita pakai terus menerus," ungkap Jokowi.

Jokowi ingin ke depan di­lakukan riset besar-besaran untuk pengembangan EBT. Semakin banyak riset, diharap­kannya diraih penemuan atau cara baru dalam mempercepat kemandirian energi nasional.

"Saya kira seperti penemuan shale gas di Amerika Serikat, saya kira terobosan seperti itu yang kita inginkan. Misalnya, CPO (crude palm oil) dengan produksi, dengan hutan kelapa sawit kita yang mencapai 13- 14 juta hektare, saya kira ini memberikan sebuah peluang kepada kita untuk memproduk­si energi," ungkapnya.

Soal proyek 35 ribu MW, Jokowi meminta dilakukan penghitungan ulang. Pasalnya, terdapat penghitungan berbeda mengenai praktik yang terjadi di lapangan dengan pertumbu­han ekonomi di Tanah Air.

Menurut Jokowi, jika proyek 35 ribu MW ini rampung pada 2019, maka Indonesia akan memiliki kelebihan kapasitas listrik sebanyak 16 ribu MW. Kelebihan kapasitas tidak masalah, asalkan kelebihan­nya tidak terlalu besar. Sebab, jika kelebihan kapasitas ter­lalu besar maka akan terjadi pemborosan di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk diketahui, setiap kelebihan ka­pasitas 1.000 MW, maka PLN harus membayar sekitar Rp 1,8 triliun kepada perusahaan pembangkit.

Jokowi menambahkan, saat ini konsumsi listrik per kap­ita di Indonesia juga masih rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Di Viet­nam, konsumsi listrik per kapita sudah 1.795 kilowatt hour (kWh), Singapura 9.146 kWh, sementara Indonesia baru sekitar 917 kWh. Seperti diketahui, Kementerian Ener­gi dan Sumber Daya Mineral menghitung kebutuhan energi sampai 2019 hanya sekitar 19 ribu MW.  ***