Luhut Tak Mau Didikte Asing Untuk Kereta Cepat JKT-SBY

Jepang sendiri masih menantikan kajian komprehensif dari pemerintah Indonesia yang melibatkan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat kajian kereta berkecepatan 150-200 kilometer per jam itu.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, salah satu aspek yang tengah dibahas pemerintah adalah perihal pembiayaan proyek tersebut. Dikatakan Luhut, untuk biaya direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya sudah bicara dengan Bu Rini (Menteri BUMN) agar proyek kereta semi cepat ini yang biayai pemerintah," ujar Luhut saat sesi Coffee Morning di Kantor Kemenko Maritim, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, (18/10).

Alasannya, supaya pemerintah tidak didikte oleh asing. Hal ini berkaca pada proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh konsorsium Cina.

"Kita tidak mau didikte (pihak asing)," ucapnya.

Mantan kepala staf presiden itu menambahkan, dalam proyek ini juga akan dilibatkan Industri Kereta Api (INKA), sementara Jepang akan menyediakan teknologinya.[wid]