Anggota Komisi VII, Endre Saifoel berharap, skema tersebut bisa menekan kebocoran subsidi 10 hingga 15 persen.
Langkah pemerintah yang menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait daftar penduduk penerima subsidi diapresiasi olehnya.‎
Dengan data ini, lanjut politisi NasDem ini, dana subsidi akan menyasar kepada 26 juta rumah tangga sasaran dan 2,3 juta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Mau tidak mau langkah ini harus diambil oleh Pemerintah, jika tidak akan selalu terjadi kebocoran," kata Endre dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (28/9).
Dia menjelaskan, dalam pembahasan RAPBN 2017 dengan DPR, Pemerintah mengajukan kenaikan subsidi terhadap gas ukuran melon ini hingga Rp 7 trilliun. Tentunya, kenaikan angka ini dinilai cukup besar di saat beberapa sektor Kementerian mengalami pemangkasan anggaran. Maka, sudah semestinya kenaikan itu harus diimbangi dengan pendistribusian yang tepat.
Dalam amatan Endre, dalam pendistribusian elpiji bersubsidi selama ini masih banyak ditemukan salah sasaran. Padahal, keberadaan subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.
"Sekarang ini elpiji 3 kg malah banyak dikonsumsi juga oleh masyarakat dari kalangan mampu, rumah makan (restoran) dan industri," tutur legislator Sumatera Barat ini.
Oleh karena itu adanya skema tersebut diharapkan pola pendistribusian elpiji yang tidak tepat sasaran tidak terulang.
"Tentunya kami apresiasi jika Pemerintah ingin agar subsidi ini fokus dan tepat sasaran," demikian Endre.
Sebelumnya, dalam rapat tanggal 20 September 2016 yang lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui subsidi gas elpiji ukuran 3 Kg sebesar Rp20 trilliun dalam RAPBN 2017.
[sam]
BERITA TERKAIT: