Komnas HAM: Bagikan Ke Rakyat, Tak Ada Alasan Pengusaha Kuasai Lahan Jutaan Hektar

Hal itu terbukti ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar.

Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas menilai tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu. Ia meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia dan membagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

"Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar," kata Hafid dalam sebuah diskusi kemarin di kantornya, seperti dilansir sebuah media.

Menurutnya, distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah.

Pakar hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra sudah mengingatkan hal serupa sebelumnya. Dalam sebuah acara televisi menyambut tahun 2016 pada Januari lalu, dia mengingatkan distribusi tanah yang tak adil bisa menjadi bom waktu.

"0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia melalui konglomerasi, PT ini PT itu, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH. Ini hanya menunggu bom waktu, apalagi yang 0,2% itu maaf-maaf kalau pakai bahasa lama itu non pribumi," ungkapnya saat itu.

Melihat kehidupan rakyat saat ini, ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam banyak kesempatan bahkan menyebut 80 persen wakyat Indonesia masih belum merasakan kemerdekaan. Padahal Indonesia kaya akan sumber daya alam.

Bahkan saat menjadi Menko Maritim dia juga menyatakan hanya 20 persen masyarakat Indonesia yang mengalami hidup.

"Tapi 80 persen rakyat kita masih miskin. Belum bisa merasakan arti kemerdekaan, makan aja susah apalagi sekolahin anak atau berlibur. Tugas kita mengubah ini, bagaimana 80 persen ini bisa menikmati kemerdekaan," ucapnya saat itu. [zul]