Pengamat energi sekaligus peneliti Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, target ini bukan semata tugas PLN, tapijuga semua perusahaan energi.
"Kebutuhan energi harus dipenuhi, oleh semua pihak, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hingga masyarakat, itu harus dikedepankan," tegasnya.
Beberapa proyek yang sudah berjalan, sebut saja pembangkit gas Pontianak dan pembangkit gas Kepulauan Riau harus gagal karena semua peserta lelang tidak ada yang memasukan dokumen penawaran.
Ia menduga, sepinya proses lelang karena karena banyak term and condition yang dipersyaratkan PLN dalam proyek tersebut tidak memperhatikan best practice bisnis serta kondisi lapangan.
"PLN harus mengubah paradigma dalam pengelolaan energi. Juga tentu harus optimis, dibangun dengan berbenah sejak dini mengingat kondisi bisnis saat ini sudah jauh berubah dan sangat kompleks," tegasnya.
Tidak bisa seluruh risiko pembangkit listrik diserahkan kepada peserta lelang karena sebagai investor, mereka juga akan mempertimbangkan risiko proyek.
Kondisi lapangan pun perlu dicermati. Contohnya untuk proyek IPP Jawa-1, target onstream 2020 harus sejalan dengan persiapan lahan. Bila reklamasi lahan dianggap solusi terbaik, PLN perlu hati-hati menghadapi penolakan dari kementerian, pemerintah setempat bahkan masyarakat sekitar.
"Kalau dari awal rencana pengembangan pembangkit sampai harus reklamasi, dipindah penduduk, itu harus dicegah, cari opsi lain," tegas Fahmy.
Pasalnya, jika dipaksakan dengan memilih reklamasi, alih-alih terbangun, potensi gagalnya proyek IPP Jawa-1 seperti proyek sebelumnya sangat besar. Kalaupun berhasil dibangun, tentu harga listrik akan menjadi mahal. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan terbebani.
"Hal itu akan menjadi beban moral yang sangat besar bagi PLN, untuk itu PLN harus berbenah, mengubah paradigma," ujar Fahmy.
[wid]
Tenggat waktu program pembangunan megaproyek 35 ribu Megawatt (MW) tersisa tiga tahun lagi. Namun realisasinya saat ini baru berkisar 300 MW alias 0,8 persen, masih jauh dari target pemerintah. 
