Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusuma bahkan mengaku ketidaksanggupannya tersebut sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.
"Saya ditanya Presiden langsung, saya jawab enggak bisa, saya enggak bisa berbohong. 'Kamu mau untung besar ya?'Saya bilang bukan Pak," ungkap dia saat bertemu Komisi B DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Rina menjelaskan, harga Rp80 ribu per kilogram hanya mungkin untuk menjual daging sapi impor. Sedangkan untuk daging sapi fresh harga pokok produksi (HPP) yang diperhitungkan Dharma Jaya hanya bisa ditekan sekitar Rp95-99 ribu per kilogram.
"Kalau untuk daging masyarakat adalah kebutuhan rendang, semur, opor itu di Rp95-99 ribu yang
fresh, enggak bisa Rp80 ribu," beber Rina.
Salah satu faktor yang menyebabkan harga daging sapi sulit ditekan ialah harga oval atau jeroan sapi sangat rendah. Di Indonesia, bagian oval dijual dengan cara diborong dengan harga Rp7 ribu per kilo. Padahal, jika harga oval bisa ditingkatkan, bisa menekan harga daging sapi.
"Di negara maju, oval atau kepala, kaki, kulit buntut harganya tinggi," jelas Rina.
Oleh karena itu, dia minta DPRD DKI agar bisa menganggarkan dana untuk perbaikan rumah potong hewan (RPH).
Rina menyesalkan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada Dharma Jaya sebesar Rp50 miliar di APBD 2016 batal dimasukkan.
"Kalau negara ini mau bisa mengendalikan (harga daging sapi), tolong bantu RPH diperbaiki, bikin pengolahan oval, oval harus punya nilai," tandasnya.
[sam]
Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga daging sapi hingga Rp 80 ribu per kilogram dikeluhkan oleh PD Dharma Jaya. 
