Pengamat politik Rocky Gerung menilai, kebijakan distribusi gas melon yang dibuat Bahlil tidak sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi itu untuk diselesaikan, dan Bahlil kemudian mengambil langkah. Tetapi yang kemudian terjadi adalah langkah yang dibuat Bahlil itu bukan langkah yang disusun dengan antisipasi bahwa akan ada kekacauan," ujar Rocky dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, dikutip Sabtu, 8 Februari 2025.
Baru-baru ini mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mendapati perdebatan antara elite Partai Gerindra dan Partai Golkar mengenai persoalan gas elpiji 3 kg.
Rocky mengurai, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kebijakan gas melon yang dibuat Bahlil bukan yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan harus ada penyerapan distribusi ke tingkat pengecer untuk membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.
"Jadi sebetulnya yang terjadi, kebijakan Bahlil itu tidak lengkap atau tidak utuh atau tidak sempurna atau tidak didasarkan pada analisis mitigasi. Itu yang menyebabkan kekacauan dengan dua orang meninggal," katanya menegaskan.
Oleh karena itu, Rocky menganggap Bahlil seharusnya bertanggungjawab secara hukum pula, karena kebijakan yang dibuat bukan hanya tidak sesuai dengan instruksi Presiden, tetapi juga menimbulkan korban jiwa kepada masyarakat.
"Ya, the damage has been done. Korbannya sudah ada tuh. Jadi secara post-factum memang Bahlil bersalah," katanya.
"Kenapa? Ya karena ada korban. Nah itu tidak boleh dianggap bahwa Presiden tahu bakal ada korban. Ya enggak mungkin Presiden tahu bahwa kebijakan Bahlil itu akan ada korban," demikian Rocky menambahkan.
Meninggalnya dua warga akibat antrean gas elpiji 3 kilogram (kg) yang sempat langka pada awal Februari, menjadi satu tragedi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 
BERITA TERKAIT: