Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, selama ini pemerintah dinilai tidak transparan dalam tata kelola dan penentuan harga BBM. Padahal, dalam penentuan harga pemerintah berpatokan pada harga minyak dunia.
"Saat harga minyak dunia naik, pemerintah mengeluh karena harus menambah subsidi minyak dengan standar dunia. Namun, saat harga minyak dunia turun, pemerintah kesulitan untuk menurunkan sesuai harga dunia," jelas Iskan kepada redaksi, Rabu (30/3).
Menurut Iskan, tingginya harga BBM saat ini karena adanya tiga kebijakan pengelolaan energi yang salah yang dilakukan pemerintah. Pertama, adanya pemberlakuan pajak daerah yang berbeda memaksa harga BBM cenderung tinggi di beberapa wilayah.
"Contohnya, harga BBM di Bali lebih mahal dari daerah lain," ungkapnya.
Kedua, biaya logistik yang tidak efisien di sektor hilir karena tidak langsung disalurkan ke konsumen. Terakhir adalah tidak terintegrasinya sistem pengelolaan antara energi minyak bumi, gas, dan transportasi.
"Pengelolaan BBM, gas, dan transportasi masing-masing jalan sendiri. Belum lagi ada kepentingan yang membuat pengelolaan energi makin buruk," tegas Iskan.
Diketahui, selain tiga jenis BBM tersebut, pemerintah juga menurunkan harga BBM jenis Premium dan Solar sebesar Rp 500 per liter. Kisaran harga tersebut dimaksud untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang masih mengalami kenaikan dalam waktu tiga bulan mendatang yaitu sebesar USD 40-50 per barel.
[wah]
BERITA TERKAIT: