Bukan hanya itu, mereka juga meminta Komisi V DPR untuk memanggil salah satu oknum pemerintah yang mereka sebut telah berkomplot dengan pengusaha taksi online untuk memuluskan usahanya.
"Tuntutannya, stop online. Stop Grab dan Uber. kita harus mengikuti peraturan pemerintah yang jelas dan utuh. Kami minta kepada pihak yang terkait. Kami minta Komisi V harus menarik oknum pemerintah yang berkoalisi dengan PMA," tegas seorang orator di Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).
Ditemui terpisah, Ketua DPR, Ade Komaruddin mengimbau agar aksi tidak anarkis.
"Menyampaikannya (aspirasinya) dengan baik, semua orang juga senang. Jangan sampai mereka demo terus publik mencerca. Gak cuma penumpang terlantar, tapi macet di sana," ujarnya.
Ia pun bersedia menemui perwakilan pendemo jika diminta.
"Sebaiknya supaya tahu alasan demonya, utusannya (pendemo) saya tunggu," kata pria yang akrab disapa Akom ini di Gedung Nusantara III DPR.
Menurutnya, ini penting untuk mengetahui langsung apa yang diinginkan oleh para pendemo.
"Harus tahu masalahnya dari mereka langsung, maunya apa sih. Saya juga gak bisa mengira-ngira," terangnya.
Beberapa saat lalu sempat terjadi aksi bakar ban di ruas tol di depan Gedung DPR. Namun, selang beberapa menit kemudian api langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Demontstrasi sampai saat ini masih berlanjut dengan kondusif.
Aksi demo sendiri menyebabkan ruas jalan sepanjang jalan di depan Gedung DPR RI ditutup total.
[wid]
BERITA TERKAIT: