PLN Paksa 18 Juta Pelanggan Pindah Ke Golongan 1.300 VA

Pelanggan yang dicabut subsidi listriknya ini "dipaksa" pindah ke golongan 1.300 VAdan dibebankan biaya tarif lis­trik hampir tiga kali lipat dari pembayaran sebelumnya.

"Golongan 900 va awalnya hanya Rp 70 ribu per bulan, set­elah pindah ke golongan 1.300 Va sekarang tarifnya sekitar Rp 170 ribu per bulan. Ya hampir tiga kali lipatlah," tutur Kepala Divisi Niaga PLN Benny Mar­bun di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, sebanyak 18 juta pelanggan yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu ber­dasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyebut, jumlah masyarakat miskin hanya 4,1 juta saja.

Namun untuk meringankan beban masyarakat yang akan pindah ke golongan 1.300 Va, PLN bakal menggratiskan biaya tambah daya yang mulai berlaku untuk permohonan tanggal 15 Maret hingga 31 Desember 2016. Sedangkan, pelanggan listrik pascabayar tetap ada biaya pe­nyesuaian uang jaminan langgan­an (UJL). "Program gratis biaya tambah daya ini hanya berlaku untuk konsumen rumah tangga 900 Va yang ingin nambah daya menjadi 1.300 Va," jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga konsumen Indonesia) Tulus Abadi menilai, masyarakat harus berhati-hati terhadap program yang diberikan PLN khususnya pelanggan rumah tangga 900 Va yang disebut tidak berhak menerima subsidi.

"Sekarang gratis. Ke depan, pelanggan bakal klenger bayar rekening listriknya," cetusnya.

Pengamat BUMN(Badan Usaha Milik Negara) dari Aso­siasi Ekonomi Politik Indone­sia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, pemerintah tidak bisa langsung mengalihkan pelang­gan 900 Va ke golongan 1.300 Va tanpa melakukan kroscek dari data yang diperoleh PLN.

Pasalnya, kondisi ekonomi saat ini telah membuat daya beli masyarakat ikut terdampak. Menurutnya, tidak menutup ke­mungkinan, jumlah masyarakat miskin justru semakin bertam­bah, lebih dari 4,1 juta yang mengacu pada data TNP2K.

"Ah, itu sudah tipu-tipu. Pen­gangguran bertambah, masa jumlah orang miskinnya nggak bertambah. Mau cabut subsidi 18 juta pelanggan, itu harus kroscek lagi datanya. Nggak bisa pakai data TNP2K untuk menentukan jumlah masyarakat miskinnya," kata Daeng.

Meski pengalihan daya terse­but, terkait dengan pencabutan subsidi agar sesuai target, na­mun pemerintah tetap harus mempertimbangkan kondisi pelemahan ekonomi saat ini. Sebab, menurutnya, bila pen­cabutan subsidi tetap dilakukan, hanya akan memberatkan beban masyarakat. Apalagi, ke depan­nya masyarakat dibebankan pembayaran listrik hingga tiga kali lipat dari tarif sekarang.

"Pemerintah harus mikir dua kali sebelum mencabut subsidi itu. Harus dilakukan evaluasi harga listrik yang sekarang apak­ah sudah sesuai dengan penu­runan harga BBM (bahan bakar minyak), solar dan gas karena 18 juta pelanggan itu angka yang tidak sedikit," kata Daeng.

Untuk diketahui, pada awal 1 Maret 2016, PLNmenyesuaikan tarif listrik bagi 12 golongan ru­mah tangga, industri, dan bisnis yang mengikuti mekanisme tarif penyesuaian (adjustment) yang turun sekitar Rp 26-Rp 41 per kilowatt hour (kWh) dibanding Februari 2016.

Ke-12 golongan tersebut, yak­ni Tarif Listrik Konsumen Tegan­gan Rendah pada Februari 2016: Rp 1.392/kWh menjadi Maret 2016 : Rp 1.355/kWh. Golon­gan tarif yang masuk kelompok ini adalah Rumah tangga kecil R1/1.300 VA, Rumah tangga ke­cil R1/2.200 VA, Rumah tangga sedang R2/3.500-5.500 VA, Rumah tangga besar R3/6.600 VAke atas, Bisnis menengah B2/6.600 VA-200 kVA, Pemerin­tah sedang P1/6.600 VA-200 kVAdan Penerangan Jalan P3. ***