Menurut Senator dari Maluku, Nono Sampono, negara harus hadir dalam pembangunan Blok Masela. Hal itu penting untuk membuat Maluku tak lagi menjadi daerah yang tertinggal.
"Pembangunan Blok Masela merupakan salah satu harapan bagi rakyat Maluku agar dapat sejahtera," terang dia.
Menurutnya, kebijakan SKK Migas yang cenderung ke arah
offshore tidak sepaham dengan pilihan rakyat Maluku yang memilih
onshore.
"Untuk Masela ini Maluku harus dapat terbangun. Kita memilih yang terbaik. Saya memandang kesan
offshore ini sangat kuat dari penjelasan SKK Migas di awal pertemuan ini, hal itu bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku yang menginginkan
onshore seperti yang dicetuskan pada hasil Musyawarah nasional masyarakat Maluku, November 2015 di lapangan Merdeka, Maluku,†tambahnya.
Dia sepakat dengan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan yang menyebutkan pertimbangan pengawasan dan pengamanan
offshore lebih beresiko untuk pengawasan dan keamanan.
"Jika tidak terhubung dengan wilayah maka sulit untuk pengamananan," sambung Nono.
Anggota Komisi VII DPR RI asal Maluku, Mercy Chriesty Barends meminta penjelasan SKK Migas mengenai Participating Interest (IP) 10 persen bagi Blok Masela yang sebelumnya sudah diputuskan.
"Tidak ada lagi perdebatan mengenai hal ini, karena ini sudah final. Begitu instream, inpex harus melepaskan 10 persen ke daerah. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak daerah yang memberikan sumber daya alamnya. Mohon diperjelas PI 10 persen itu seperti apa agar lebih jelas. Untuk bagian ini kita minta dipertegas.harusnya ada roadmapnya dari SKK Migas mengenai PI 10 persen ini," jelas Mercy.
Anggota DPD RI, Anna Latuconsina menilai saat ini adalah momentum bagi Maluku untuk maju. Apapun pilihannya, harus dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat Maluku. "Pilihan itu yang harusnya tidak bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku,†tegasnya.
Anggota DPD RI lainnya, Novita Anakota dan John Pieris melihat pembangunan Blok Marsela akan memberikan prospek ekonomi yang cukup menjanjikan bagi Maluku. Untuk itu, mereka berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali untuk pilihan
offshore terhadap Blok Marsela.
[sam]
Anggota DPD RI dan DPR RI Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, beserta jajarannya. Tujuannya, mendesak pembangunan blok masela agar dilakukan semata mata untuk kesejahteraan rakyat Maluku. Pertemuan ini dilakukan di Ruang BPKK, Gedung A DPD RI, Jakarta (Senin, 7/3). 
BERITA TERKAIT: