Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat. Mestinya digratiskan saja karena keuntungan yang diperoleh pemerintah sudah berlipat-lipat dari operasional tol pelat merah selama bertahun-tahun.
"Pemerintah memang bertugas memberikan jalan tapi bukan semuanya harus ditarif gitu. Begitu juga dengan tol yang bekerja sama dengan pihak swasta, jangan sampai memberatkan hanya untuk mengejar setoran," kritik Fadli saat ditemui di lobi Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).
Ia menyayangkan kenaikan tarif itu diberlakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini dalam kesusahan.
"Kalau kondisi masyarakat dalam situasi ekonomi yang membaik, yang cukup, ada kemampuan, ya mungkin nggak ada masalah tapi kalau kebijakan seperti sekarang ini ya liberal sekali," ujarnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: