"Kami mendukung keputusan Mendag Rachmat Gobel yang langsung menonaktifkan para pejabat tersebut dalam rangka membantu proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian," kata Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Prancis, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/7).
Politisi Partai Gerindra itu lebih jauh mengatakan, pihaknya juga mendukung aparat kepolisian untuk bekerja keras membongkar dan menertibkan proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan agar lebih murah dan lebih cepat. Sebab, bongkar-muat yang lama sampai berminggu-minggu dan antrean peti kemas justru merugikan negara setiap harinya mencapai Rp 65 miliar.
"Biaya bongkar muat logistik selama ini masih 25 persen-30 persen, yang seharusnya di bawah 20 persen. Karena itu, dengan penggeledahan dan tindakan hukum jika terbukti melakukan permainan, gratifikasi dan korupsi, DPR mendukung langkah Mendag membersihkan kementeriannya," katanya
Dia juga berharap pihak kepolisian juga harus membuktikan korupsi itu dan jika terbukti harus ditindak tegas sampai pemecatan.
Terkait penggeledahan, Rachmat Gobel mempersilakan polisi memeriksa Kemendag dalam rangka transparansi dan iklim usaha yang efisien.
Saat ini, Rachmat Gobel telah menunjuk Inspektur Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih sebagai Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) untuk menggantikan Partogi Pangaribuan.
[zul]
BERITA TERKAIT: