Kemiskinan Sudah Tak Manusiawi, Kwik Usul Imbangi dengan Politik Otoriter

Kondisi ini terjadi akibat persaingan bebas di sektor ekonomi, di mana produsen besar kebutuhan pangan sandang dan papan terus menguasai pasar. Sementara tidak ada kontrol dari pemerintah.

"Tanpa adanya peraturan dan pengaturan oleh pemerintah, produsen akan memproduksi barang dan jasa yang dianggapnya memberikan laba yang sebesar-besarnya," ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Bisnis Indonesia (IBI, Kwik Kian Gie dalam seminar 'Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kesenjangan Sosial Melebar' di auditorium Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Rabu (18/3).

Lebih lanjut dia menjelaskan, akibat tidak ada oknum yang mengatur harga di pasaran, terjadi dari proses-proses pertukaran di pasar dan ada tangan-tangan yang tidak terlihat dari mekanisme pasar atau invisible hands of the market mechanism yang mempermainkan harga khususnya harga kebutuhan pokok.

Padahal untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dibutuhkan kombinasi sistem ekonomi liberal dan sistem politik otoriter, yang oleh banyak ahli disebut market oriented authoritarianism.

"Sistem liberal mengakibatkan pertumbuhan modal dengan akselerasi yang sangat cepat pada segelintir orang saja (si kaya makin kaya), untuk itu perlu diimbangi dengan rezim politik otoriter," katanya.

Dijelaskan Kwik, salah satu sebab mengapa orang tidak mempedulikan kesenjangan antara kaya-miskin adalah obsesinya tentang Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mengetahui persis apa arti PDB. Untuk dipahami, PDB adalah barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia tanpa mempedulikan siapa yang membuat PDB dan siapa yang memilikinya.

"Jadi, PDB yang terbentuk bisa dimiliki oleh orang atau perusahaan asing atau oleh segelintir orang Indonesia saja, tanpa rakyat banyak menikmatinya," ujar mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri itu.

Kwik juga mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi yang terkesan tutup mata atas kesenjangan sosial yang terjadi.

"Potret kemiskinan menghiasi wajah kota besar termasuk ibukota Jakarta. Orang miskin tidak hanya di pedalaman atau pedesaan saja, justru lebih banyak ditemukan di kota besar. Kemiskinannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Ini harus segera diatasi oleh negara, kalau tidak kondisi ekonomi Indonesia akan makin terpuruk," tutupnya.[wid]