80 Persen UMKM Perdagangan Tak Menghasilkan Nilai Tambah

"Di Indonesia, ada 80 persen UMKM perdagangan dan tidak menghasilkan nilai tambah. Ke­banyakan barang impor. Tidak punya masalah dia," kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, kemarin.

Untuk itu, kata dia, pemerin­tah ke depan perlu memberikan dukungan bagi UMKM yang memberi nilai tambah atas ba­rang yang diproduksinya.

"Mudahnya, UMKM jenis ini dikaitkan dengan ekonomi kreatif," tuturnya.

Saat ini, kata Aviliani, sudah ada skema pendanaan yang cu­kup baik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya, 70 persen KUR masih tersalurkan ke sektor perdagangan, bukan­nya industri.

Hal itu disebabkan risiko kredit untuk industri lebih besar ketimbang kredit ke perdagan­gan. Perbankan pun enggan memberikan kredit ke industri yang tidak masuk dalam pem­binaan korporasi besar atau institusi pemerintah.

Peneliti Indef Imaduddin Abdul­lah mengungkapkan, masalah uta­ma yang dihadapi UMKM adalah permodalan. "Berturut-turut beri­kutnya kesulitan pemasaran serta kurangnya keahlian," ucapnya

Menurut Imaduddin, per­masalahan utama UMKM inilah yang perlu dijawab oleh Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Memang, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 5 triliun. Namun, apa itu bisa meng-cover yang tidak bisa diakses perbankan.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi Abdul Kadir Damanik menyebutkan, sumbangsih UMKM terhadap negara tidaklah sedikit. Di In­donesia, jumlah UMKM yaitu 57,9 juta unit.

"UMKM memberi kontri­busi terhadap PDB sebesar 58,92 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,30 persen," ungkap Kadir. ***