Pengamat kebijakan publik Yusuf Wibisono mengatakan, kebijakan tersebut jauh dari harapan rakyat dan jauh dari janji-janji pemerintah yang katanya mengutamakan kepentingan rakyat.
"Jika benar itu disampaikan oleh Menteri BUMN, menurut saya pemerintahan sekarag jauh dari orientasi kerakyatan," katanya saat dihubungi, Rabu (17/12).
Menurut Yusuf, banyak putra-putri Indonesia yang sebenarnya sanggup mengelola BUMN dengan memprioritaskan rakyat. Ketimbang memprioritaskan orang asing.
"Banyak ahli dan profesional yang saya kira cukup mampu mengelola BUMN secara baik, transparan dan akuntabel. Putra-putri bangsa masih sangat sanggup mengurus kekayaannya sendiri," bebernya.
Lebih dari itu, Yusuf menilai jika perusahaan-perusahaan BUMN bisa dikendalikan oleh orang asing maka tidak menutup kemungkinan jabatan menteri di masa mendatang juga dapat diisi orang asing.
Karenanya, dia meminta pemerintah untuk memikirkan kembali wacana tersebut demi kedaulatan bangsa.
'Sekali lagi, ini sebuah kebijakan yang salah kaprah," demikian Yusuf.
[dem]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: