Namun pernyataan berbeda justru dikeluarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ia meyakini penyerapan anggaran tahun 2014 dapat menembus angka 50 persen.
"Sepertinya di atas 50 persen, kendala memang sistem baru di ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)," ujarnya di Balaikota, Jumat (12/12).
Prasetyo menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran karena pengetatan anggaran. Pejabat nakal yang dulunya ramai berkeliaran meraup APBD DKI pun angkat tangan karena eksekutif mempersulit gerak langkah mereka melalui ULP.
"Iya itu relatif, kalau dulu karena banyak copetnya. Memang sekarang sistemnya begitu. Mudah-mudahan sekarang ini tidak banyak copetnya," tukas politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran karena banyak pembangunan fasilitas publik yang tertahan.
"Dari rendahnya serapan anggaran yang dirugikan itu adalah publik warga Jakarta. Bagi Pemprov DKI sendiri tidak ada masalah apa-apa, tapi yang rugi masyarakat," ujar Sanusi.
[why]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: