Direktur Keuangan WIKA Adji Firmantoro mengakui, target konÂtrak tahun ini suli tercapai di penghujung akhir tahun. Hal itu lantaran pemerintah pemerintah sibuk mengurusi urusan politik ketimbang pembangunan.
Ia mengatakan, pihak swasta pun cenderung menahan berbagai proyek dengan pertimbangan situasi politik yang belum menenÂtu. Kondisi politik dalam negeri yang belum stabil hingga berÂkepanjangan ini, diluar dugaan kami,†katanya.
Hingga minggu ketiga NoÂvember 2014, Adji mengaku, kontrak baru WIKA sebesar Rp 13,5 triliun atau memenuhi 65,8 persen dari target akhir tahun Rp 20,5 triliun. Meski jauh dari target, Adji optimistis WIKA masih bisa mengejar sisa kontrak Rp 7 triliun hingga akhir tahun.
Di sisi lain, WIKA juga meÂnunda sejumlah proyeknya. Hal ini membuat anggaran belanÂja modal alias capex perseroan taÂhun ini sebesar Rp 1,9 triliun tiÂdak akan terserap semua. Hingga akhir tahun, Adji memÂperkirakan, capex WIKA yang terserap seÂkitar Rp 1,6 triliun.
Tahun ini, WIKA menunda beberapa proyeknya, seperti proÂyek pembangkit listrik mini hyÂdro di Sumatera, proyek pengoÂlahan air di Jatiluhur, hingga proyek pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan kontrak yang mundur, target penjualan perseroan tahun ini pun dipangkas menjadi Rp 13 triliun atau memenuhi 93 persen dari target awal Rp 14 triliun.
Sedangkan target labanya diÂperkirakan Rp 600 miliar atau 88,5 persen dari target awal Rp 678 miliar. Pada kuartal tiga, perÂseÂroan masih mencatatkan perÂtumÂbuhan laba yang dapat diaÂtribusiÂkan ke pemilik entitas induk Rp 400,71 miliar,†tutur Adji.
Disebutkan, laba ini naik 2,66 persen dari tahun 2013 (year on year/yoy) atau 59,05 persen dari target 2014 Rp 678,65 miliar. Hingga akhir September 2014, WIKA membukukan penjualan (tidak termasuk penjualan KSO) sebesar Rp8,61 triliun, naik 8,85 persen dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp7,91 triliun. ***
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
.jpg)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA merevisi target konÂtrak tahun ini dari Rp 25,83 triliun menjadi Rp 20,5 triliun atau turun sekitar 79,4 persen. Revisi target kontrak tahun ini sulit tercapai sebagai imbas dari kondisi politik dalam negeri yang belum konÂdusif. 
