“Dalam mengangkat Dirut maupun komisaris BUMN, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN melakukan konsultasi dengan KPK dan PPATK seÂbaÂgaimana yang dilakukan terhaÂdap para calon menteri kabinet kemarin,†kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PusÂkepi) Sofyano Zakaria di JaÂkarta, kemarin.
Menurutnya, konsultasi deÂngan KPK dan PPATK dalam meÂnetapkan calon direksi dan juga para komisaris BUMN merupakan bukti nyata, bahwa Jokowi serius melaksanakan program revolusi mentalnya.
Untuk itu, terkait pengisian jaÂbatan Direktur Utama PertaÂmina, Pindad, Telkom yang seÂgeÂra akan diisi, Jokowi diÂÂdeÂsak melakukan konsulÂtasi dan minÂta pandangan pihak KPK serta PPATK. “PentingÂnya konsultasi dengan KPK dan PPATK meÂngÂingat bahwa puÂblik di negeri ini sangat mahÂfum bahwa BUÂMN adalah meÂsin pencetak uang bagi negara. KaÂÂrena itu, Jokowi dan KeÂmenÂterian BUMN perlu melaÂkukan seleksi ketat,†katanya.
Di sisi lain,
leadership, profeÂsioÂnalisme, kapabelitas, akunÂtaÂÂbilitas, hendaknya menjadi perÂtimbangan utama dalam meÂneÂtapÂkan direksi dan komisaris BUMN. Selain itu, direksi dan koÂmisaris BUMN yang akan diÂpilih mengisi posisi direksi dan komisaris BUMN, hendaknya jelas dan terang rekam jejaknya.
Presiden dan Menteri BUMN sebaiknya melakukan kocok ulang kembali direksi dan komiÂsaris BUMN, khususnya perusaÂhaan pelat merah yang merugi.
Namun, sebaliknya presiden juga memberi prioritas dan proÂmosi kepada direksi BUMN yaÂng terbukti berhasil membuat BUMN berhasil dalam segala segi. “Menteri BUMN Rini SoeÂÂÂmarno diharapkan pula melibatÂkan pihak KPK pada seÂtiap BUMN dengan menemÂpatkan petugas KPK pada SaÂtuan PeÂmeÂriksa Internal (SPI) BUMN,†jelasnya.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berharap juga ikut terlibat dalam pemiÂlihan direksi di BUMN. “SeÂyogÂyanya selurÂuh pejabat eselon I juga mengÂalami penelusuran latar belaÂkang seperti menteriÂnya. TerÂmasuk, seluruh direksi BUMN,†katanya.
Menurut Adnan, jelas dalam poin lima agenda antikorupsi bagi Presiden tahun 2014-2019 yang telah ditandatangani JoÂkowi-JK, disebutkan bahwa perÂlu adanya tes integritas dalam proses promosi di Kementerian dan Lembaga. Atas dasar itulah, Adnan menekankan perlunya penelusuran terhadap pada caÂlon eselon I, terutama terkait harÂta yang dimiliki. ***
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha MiÂlik Negara (BUMN) diminta unÂtuk melibatkan Komisi PemÂberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengangkat dan meÂmilih direksi BUMN. 
