Arahan ini telah disampaikan tertulis oleh pemerintah dalam KeÂputusan Menteri Energi SumÂber Daya Mineral (KepÂmen ESDM) Nomor 2435 K/15/MEM/2014 dan Kepmen Nomor 2436 K/15/MEM/2014 tertanggal 23 April 2014.
Senior Vice President EngiÂneering & Operation ManageÂment Direktorat Gas Pertamina Salis Aprilian mengatakan, KepÂmen ini menetapkan Pertamina bertuÂgas membangun 22 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)
Compressed Natural Gas (CNG) dan tujuh
Mobile Refueling Unit (MRU) beserta infrastruktur pendukungnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah tahun ini.
Selain itu, kata dia, Pertamina juga bertugas menyedikan dan mendistribusikan BBG berupa CNG untuk transportasi jalan di SPBG yang akan dibangun terÂsebut dan SPBG eksisting seÂjumlah 23 unit di DKI Jakarta, JaÂwa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.
“Total alokasinya 37,7 MMSCFD (
Million Standard Cubic Feet per Day) untuk 2014 saampai dengan 2019, dengan rincian DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 24 MMSCFD, Jawa Tengah sebesar 1 MMSCFD, Jawa Timur sebesar 10,2 MMSCFD, Sumatera Selatan 1,5 MMSCFD, dan Kalimantan Timur sebesar 1 MMSCFD,†kata Salis di Jakarta, kemarin.
Di lain pihak, PGN bertugas dalam penyediaan dan pendisÂtriÂbusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan meliputi SPBG CNG eksisting berupa 1 SPBG CNG dan 1 MRU beserta infraÂstruktur pendukungnya di DKI Jakarta. PGN juga ditugasÂkan membangun 12 SPBG CNG dan 2 MRU beserta inÂfrastruktur pendukungnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau tahun ini.
Namun, kurangnya dukungan dari PGN menyebabkan sulitnya PerÂtamina merealisasikan rencaÂnanya untuk membangun 150 SPBG CNG per tahun. Salah satu conÂtoh proyek yang terhambat adaÂlah proyek SPBG CNG PuloÂgadung, sampai saat ini belum bisa beroperasi, padahal 90 perÂsen pembangunannya sudah ramÂpung. Pasalnya ada infrastruktur tambahan yang belum terpasang.
Site Manager PT Patra Badak Arun Solusi selaku kontraktor proyek SPBG Pulogadung Budi Yosuanto mengatakan, pihaknya tingÂgal menunggu pemasaÂngÂan
metering regulating staÂtion (MRS) dari PGN. Apalagi proÂyek senilai Rp 70 miliar itu sudah menjalani uji coba meÂlayani pengisian BBG untuk bus TransÂjakarta, bajaj dan angkutan umum awal September lalu.
Sementara itu, beberapa pihak meragukan keseriusan PertaÂmina dalam membuat diverÂsifikasi energiu gas. “Kalau dulu saja pernah dianggarkan tapi infraÂstruktur tidak dibuat, jelas harus diusut tuntas. Tidak bisa main-main lagi, bahkan kalau perlu diusut penegak hukum, “ tegas pengamat kebijakan migas Yusri Usman.
Ia menambahkan, dari sisi keÂmauan Pertamina sering tidak sejalan dengan kenyataan terutama dalam membangun infrastruktur gas yang sangat lambat. Ia pun menyentil Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya yang seakan tak bisa membuat teÂrobosan guna mengurangi keÂterÂgantungan pada minyak.
Ia berharap, elum menjanjikan hal-hal besar, para pejabat PerÂtamina memperbaiki sejumlah masalah terlebih dahulu. Seperti pencurian minyak. ***
PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk diharapkan bisa bersama-sama membangun sarana penyeÂdiaan penyediaan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. 
