Menurutnya, saat ini pemeÂrintah sudah melakukan beberapa upaya kebijakan fiskal untuk mengÂgeser sektor informal menÂjadi formal. Salah satunya dengan mengenakan pajak penghasilan (PPh) satu persen dari omset sepanÂjang tahun.
Wakil Menteri Keuangan (WaÂmenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada satu ciri yang seÂraÂgam yang dia temukan di beberapa negara yang berhasil naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
“Negara itu jadi maju bukan kaÂrena sumber daya alam, tapi karena mencetak wirausahawan dalam jumlah yang cukup besar,†katanya.
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha KeÂmenÂterian Koperasi dan Usaha KeÂcil Menengah (Kemenkop UKM) Braman Setyo mengklaim peÂmerintah terus berupaya mengÂgenjot pengelolaan UMKM unÂtuk meningkatkan daya saing. Salah satu yang dilakukan dengan membuat gerakan Satu Juta Usaha UMKM Naik Kelas.
Sampoerna Dukung GKNPT HM Sampoerna Tbk kembali mengÂgelar acara tahunan Pusat PelaÂtihan Kewirausahaan (PPK) SamÂÂpoerna Expo 2014 di TunjuÂngan Plaza, Surabaya, akhir peÂkan lalu. Acara digelar sebagai baÂÂgian daÂri Coorporate Social ResÂponÂsibity (CSR) kepada masyarakat.
PPK Sampoerna Expo bertuÂjuan memperkenalkan pencaÂpaian UKM binaan dalam menÂjalin interaksi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan kewirausahaan serta membangun jaringan peÂmasaran UKM.
Presiden Direktur Sampoerna Paul Janelle mengatakan, keÂgiatan itu mencerminkan dukuÂngan perusahaan terhadap GeraÂkan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dicanangkan KeÂmenÂkop dan UKM pada 2011.
“Sebagai salah satu warga negara yang baik, kami turut menÂdukung gerakan kewiÂraÂusahaan dan pengembangan siÂnergi multi pihak yang dapat menÂdukung percepatannya. KaÂmi beranggapan lingkungan yang kuat dan mendukung akan berÂdampak pada pembangunan ekoÂnomi dan kesejahteraan maÂsyaÂrakat,†jelasnya.
Tahun ini PPKS Expo diikuti lebih dari 100 UKM binaan SamÂpoerna, termasuk UKM terpilih dari Jawa Timur, Jawa Barat, LomÂbok, Lampung dan KalimanÂtan Selatan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, garmen, agribisnis, kerajinan taÂngan, mebel, peternakan, dan inÂdustri lainnya serta dari mitra PPKS, yakni akademisi, pebisnis dan pemerintah.
Manager of CSR & ContribuÂtions Taruli Aritonang mengataÂkan, para wirausahawan ini diÂbantu di setiap tahapan usaha oleh para ahli di bidang masing-maÂsing. Beberapa usaha tersebut kiÂni sudah menghasilkan omset bulanan hingga Rp 100 juta dan mempekerjakan hingga 40 karÂyawan dari komunitas sekitar, sehingga membantu mengurangi pengangguran.
Menurutnya, komitmen SamÂpoerna untuk membangun perÂekonomian masyarakat melalui PPKS sejalan dengan perannya sebagai katalisator perekonomian Indonesia selama 101 tahun.
“Kami yakin keberlangsungan usaha Sampoerna juga didukung pembangunan ekonomi yang berÂkelanjutan pada masyarakat di seÂkitar kami. Kami berkomitmen kuat melalui program CSR untuk fokus mendukung pemberdayaan komunitas secara ramah lingÂkungan,†ujar Taruli. ***
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi (FEUI) Sonny Harry B. HarÂmadi mengatakan, formaÂlisaÂsi usaha mikro, kecil dan meÂneÂngah (UMKM) menjadi tantaÂngan bagi pemerintah ke depan. Harus ada kebijakan yang berpiÂhak pada usaha berskala mikro tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter. 
