Jokowi Jangan Pilih Calon Menteri ESDM Yang Berpihak Pada Asing

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman berharap figur yang kelak menduduki kursi Menteri ESDM setidaknya harus memiliki rekam jejak yang terpuji. Selain itu, berani memb­e­rantas mafia migas dan memiliki sifat nasionalisme.

“Setidaknya tiga syarat ter­sebut dipenuhi oleh siapa pun yang akan menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM),” ujarnya.

Usman menjelaskan, rekam jejak sangat penting untuk me­mas­tikan figur yang dipilih dapat menjalankan agenda membe­rantas mafia migas yang ter­in­tegrasi dengan program Jokowi-JK.

Peneliti ekonomi politik dari Aso­siasi Ekonomi Politik Indo­nesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, beberapa nama yang beredar untuk ca­lon Menteri ESDM akan ber­pe­nga­ruh buruk bagi Pemerintah Jokowi.

Salamuddin mengatakan, sela­ma ini sektor migas telah menjadi ajang pengerukan kartel interna­sional, sindikat bisnis dan mafia da­lam kekuasaan secara bersama-sama.

Dia menegaskan, para pebisnis yang menjarah minyak, tambang, hutan Indonesia tidak layak menempatkan CEO dan orang-orangnya atau kadernya dalam jajaran kabinet pemerintahan di Indonesia. Apalagi Jokowi sudah tegas mengatakan menterinya harus steril dari kepentingan politik dan bisnis kelompok.

Mencuatnya nama CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi yang akan menduduki jabatan strategis di Pemerintahan Jokowi menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Politisi Partai Nasdem yang juga ahli pertambangan Kurtubi mengatakan, tidak tepat jika CEO perusahaan minyak asing me­nem­pati posisi strategis dalam pemerintahan. Hal itu berpotensi merugikan negara dan terjadi konflik kepentingan.

Menurutnya, yang dikhawa­tirkan adalah jika CEO perusa­haan asing memiliki posisi stra­tegis di Pertamina atau di Ke­men­terian ESDM, maka kebijakan yang diambil akan lebih meng­untungkan asing.

Dengan posisinya sebagai pejabat pemerintahan, bos peru­sa­haan itu bisa memanfaatkan momentum pencabutan subsidi BBM. Dengan cara mencabut sub­sidi dan menaikkan harga BBM agar setara dengan harga jual Shell, maka perlahan-lahan rak­yat Indonesia akan beralih memakai Shell untuk kendaraan mereka.

Meski bisa dibilang profe­sional, tapi latar belakang yang sudah lama menduduki jabatan di perusahaan asing akan berdam­pak pada kebijakan yang diambil, yang sudah pasti akan lebih meng­utamakan kepentingan asing.

Calon Dirut Pertamina

Suasana bursa calon pengganti Dirut Pertamina Karen Agustawan yang resmi mundur 1 Oktober makin hangat. Pemerintah didesak untuk mencari calon yang mumpuni dari luar Pertamina yang punya ke­mampuan di bidang audit ang­garan. “Harus dari orang luar yang mengerti dunia akutansi dan investigasi. Dititik titik mana ki­ra-kira penyimpangan akan ter­jadi. Artinya harus memiliki ke­mampuan auditor. Tidak selalu harus ahli perminyakan,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean di Jakarta, kemarin.

Ferdinand adalah salah satu pelapor oknum pejabat dan peng­usaha yang terlibat praktek mafia migas kepada Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) pada Juni lalu. Melalui perwakilannya, KPK menerima dan menin­daklanjuti laporan tersebut. Ia menambahkan, selama ini banyak orang pintar yang bisa dibayar untuk masalah teknis. Hanya saja untuk mencari orang yang berintegritas sangat sulit. Banyak lulusan dari per­guruan tinggi yang mumpuni.

Karena itu, Ferdinand meng­kritik keras upaya pemerintah mengambil calon pucuk pim­pinan berasal dari internal Per­tamina. Ia mendesak pe­merintah agar menunjuk orang-orang di luar Pertamina yang bersih dari praktik-praktik mafia migas selama ini. Saat ini ada dua calon dirut Pertamina, yakni Direktur Pe­masaran dan Niaga Hanung Budya serta Direktur Gas Per­ta­mina Hari Karyuliarto. Kedua nama tersebut dinilai punya rekam jejak yang kurang meyakinkan.

Sekedar informasi Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyiap­kan tiga nama calon dirut Perta­mina  menggantikan Karen Agus­tia­wan yang mengundurkan diri. “Mungkin tiga nama yang akan kita usulkan. Ada yang dari internal dan dari eksternal,” kata Dahlan. ***