Padahal ada lima langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan itu. Lima langkah atau solusi itu sudah diserahkan ekonom senior, Rizal Ramli, kepada Ketua MPR yang juga sesepuh PDI Perjuangan, Sidarto Danusubroto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/9).
"Ada lima langkah yang bisa digunakan untuk menambah ruang fiskal hingga sebesar Rp 583 triliun," kata Rizal Ramli usai bertemu Sidarto.
Lebih dari satu jam mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurahman Wahid itu bertemu dengan Ketua MPR dalam pembicaraan tertutup. Dalam pertemuan itu, aku Rizal, ia sudah menyampaikan lima langkah yang dimaksudnya ke Ketua MPR RI untuk disampaikan ke calon presiden terpilih, Joko Widodo.
"Pak Sidarto merespons positif lima langkah memperbesar fiskal yang saya sampaikan," ujar Rizal.
Namun Rizal menolak membeberkan detail dari materi yang dibicarakan dengan politisi gaek tersebut.
"Maaf saya tak bisa mengungkapkan semuanya secara detail kepada teman-teman wartawan, " kata Rizal.
Rizal hanya menyampaikan secara garis besar lima langkah itu. Pertama, penghematan pada belanja modal. Belanja modal APBN-P 2013 mencapai Rp 192,6 triliun kemudian meningkat menjadi Rp 229,5 triliun pada APBN 2014. Nah, pada APBNP 2014 turun menjadi Rp 184,2 triliun.
Jika dilakukan perubahan kebijakan, pengeluaran untuk pembangunan gedung dan pembelian kendaraan diganti dengan leasing (sewa) kendaraan, biayanya hanya kurang dari Rp 30 triliun.
"Jadi ada penghematan sekitar Rp 150 triliun," tegasnya.
Kedua, pemangkasan biaya perjalanan dinas. Pada 2014 biaya perjalanan dinas pejabat mencapai Rp 32 triliun. Biaya ini sebaiknya dipangkas menjadi Rp 10 triliun. Sehingga terjadi penghematan Rp 22 triliun.
Langkah ketiga, hapuskan mafia migas, yang bisa memulihkan uang negara sekitar Rp 10 triliun.
Keempat, melakukan restrukturisasi obligasi rekap. Jika pembayaran bunga dan cicilan utang yang dibuat oleh para bankir yang sudah sangat kaya raya dapat direstrukturisasi, maka negara akan menghemat Rp 60 triliun setiap tahun.
Dan kelima, melakukan langkah subsidi silang BBM rakyat. Kebijakan subsidi silang ini bisa menguntungkan negara hingga Rp 40 triliun.
[ald]
Anggapan bahwa asumsi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang telah ditetapkan DPR dan Pemerintah hanya memberi ruang fiskal begitu sempit untuk membiayai program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sebagai wacana menyesatkan. 
BERITA TERKAIT: