"BUMN selalu dijadikan bumper oleh pemerintah untuk menghadapi persoalan yang seharusnya pemerintah yang harus menyelesaikan, dan resikonya ditanggung oleh BUMN," kata Said Didu saat menggelar pertemuan di Jalan Sabang, Jakarta (Jumat, 22/8).
Karen dikabarkan mundur karena kerap mendapatkan tekanan dari pemerintah. Bahkan Pertamina mengalami kesulitan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg lantaran pemerintah tidak setuju. Sementara Nur Pamudji merasa profesinya dikriminalisasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan tahun anggaran 2007-2009.
Said, seperti disiarkan
JPNN, mengingatkan pemerintah ke depan harus tegas dalam memposisikan BUMN. Dia mencontohkan saat terjadi kelangkaan pupuk yang membuat petani menjerit dengan menyalahkan BUMN.
"Seperti kelangkaan pupuk di Kementerian Pertanian akan langsung menyalahkan Pabrik Pupuk ketika adanya kelangkaan pupuk, padahal kan dia yang membuat kuota," sesal Said yang pernah menjabat Sekretaris Kementerian BUMN.
[dem]
BERITA TERKAIT: