“Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah saat ini. Salah satu yang harus dilakukan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan adalah memperhatikan permasalahan di sisi suplai, misalnya keterbatasan lahan yang ada dapat disiasati melalui
vertical housing,†kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto.
Dia mengatakan, penanganan di sisi suplai juga akan mengerem laju harga perumahan yang kian lama tidak terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurut Himawan, pemerintah juga harus memperhatikan penyediaan lahan yang terjangkau agar harga rumah bisa terjangkau bagi masyarakat.
“Sekarang pemerintah hanya fokus pada pemenuhan di sisi
demand dengan menggelontorkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bersubsidi,†ujarnya.
Namun, kata dia, berapa pun bantuan KPR bersubsidi yang digelontorkan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah lantaran harga rumah yang kian meroket. Untuk itu, diperlukan suatu skema mata rantai sistem antara supply dan demand yang berkesinambungan.
Selain itu, pemerintah juga harus mencermati perumahan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, karena hal itu tidak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar. Perlu ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemenuhan keterbatasan lahan serta pengendalian harga konstruksi.
Untuk diketahui, pada 2013 pertumbuhan kebutuhan perumahan kurang lebih 800.000 unit per tahun. Sedangkan suplai perumahan dari pengembang hanya 150 persen unit per tahun dengan pertumbuhan properti nasional dalam lima tahun terakhir rata-rata 21 persen per tahun.
“Ini pilihan bagi pemerintah untuk menunjuk swasta, membentuk badan baru atau memanfaatkan Perumnas dalam mengurai permasalahan ini,†tandasnya. ***
Perum Perumnas menganggap kebijakan perumahan di Indonesia masih belum maksimal. Apalagi backlog (angka kekurangan) perumahan mencapai 15 juta. 
