Infrastruktur Jeblok, Pemerintah Kalang Kabut Hadapi MEA 2015

Pengamat ekonomi Univer­sitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan, memang tidak ber­lebihan Indonesia berada dalam kondisi darurat infra­struk­tur. Oleh karena itu, peme­rin­tahan perlu membuat terobosan.

Menurut dia, pemerintah perlu memperbesar porsi belanja mo­dal, khususnya anggaran in­fra­struktur dalam APBN. Selain itu, peme­rintah juga perlu men­dorong BUMN maupun konsor­sium BU­MN membangun in­frastruktur.

“Bank-bank BUMN juga perlu didorong untuk bersindikasi membiayai proyek infrastruktur. Untuk menarik minat swasta, pemerintah perlu memberikan insentif dan berbagai regulasi yang kondusif serta menghilang­kan berbagai kendala di lapa­ngan, khususnya pembebasan lahan,” jelas Prasetyantoko.

Sebenarnya, kata dia, ham­batan paling nyata, yakni adanya gap antara kebutuhan dan angga­ran yang ada untuk membiayai in­vestasi infrastruktur ini.

“Ada skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah swasta (KPS), tapi tidak semudah membalik telapak tangan,” tukasnya.

Data Global Competitiveness Index 2013-2014 yang dikeluar­kan World Economic Forum me­nye­butkan infrastruktur Indo­nesia ber­ada di peringkat kelima ASEAN, di bawah Brunei Darus­sa­lam, Thai­land, Malaysia dan Singapura.

Kondisi ini, kata Prasentyatoko, menempatkan Indonesia dalam situasi darurat infrastruk­tur. Tidak memadainya infra­struk­tur nasional ini, akan membuat pemerintah kalang kabut dalam persiapan menghadapi MEA 2015.

Bagaimana mau mendorong daya saing nasional, jika peng­usaha terus dibebani oleh eko­nomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini salah satunya di­picu oleh buruknya infra­struktur. Seperti jalan, pelabuhan hingga bandara.

hanya akan membuat Indo­nesia jadi pasar saat MEA 2015 diber­lakukan. Pada­hal, MEA juga mena­warkan pe­luang bagi negara anggotanya untuk menjadi basis produksi.

Dikatakan, infrastruktur yang tiap tahun diperbaiki contohnya jalur Pan­tura. Bukan hal yang luar biasa lagi jika jalur itu selalu me­nga­lami kemacetan parah.

“Selama belum ada jalan tam­bahan lagi, itu akan selalu ada kema­cetan,” keluh Menteri Peker­jaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

Menurut Djoko, ada dua per­ma­salahan utama di Jalur Pan­tura. Pertama, beban yang harus ditanggung jalan Pantura sudah sangat berat karena kendaraan yang melintas melebihi batas daya tahan jalan. Kedua, beban ken­daraan yang lewat sudah melampaui kapasitas.

Kedua alasan tersebut, tandas dia, akhirnya menimbulkan ke­ma­caetan dan keru­sakan jalan  di kawasan Utara Jawa ini.

“Kalau jumlah kendaraan su­dah hampir melampaui kapa­sitas itu dampaknya kalau ada per­baikan jalan sedikit pasti ma­cet. Kalau yang overload, saya ki­ra semua sudah tahu. Kalau ada yang pecah ban saja itu pasti ma­cet,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur Rachmat Gobel mengatakan, infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbu­han ekonomi dan sosial. Hanya sa­ja, untuk membangun infra­struktur butuh anggaran besar jika mengandalkan pemerintah sa­ngat sulit untuk mengejar cepat.

Rachmat menjelaskan, setidak­nya ada empat aspek infrastruktur yang penting dalam pembangu­nan ekonomi. Pertama, jaringan peng­hubung (darat, laut dan udara). Kedua, energi yakni pem­bangkit listrik. Ketiga, teleko­munikasi dan keempat air minum dan sanitasi.

“Tapi sayangnya dari keempat aspek tersebut masih tertinggal apabila dibanding negara ber­kem­bang lain. Inilah yang nan­tinya akan menjadi pekerjaan rumah besar pemimpin men­datang jika ingin meningkatkan per­tumbuhan ekonomi secara signifikan,” paparnya.

Deputi Bidang Sarana dan Pra­sarana Bappenas Dedy S Priatna mengaku ada 19 proyek infra­struktur yang tidak mampu direa­lisasikan tahun ini. Mega proyek tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan baru. “Sebenarnya ada 35 proyek, tapi yang 19 proyek dianggap tidak akan selesai sebe­lum Oktober ini, misalnya Waduk Jatiluhur. Jadi diselesaikan oleh pemerintahan baru,” ujar Dedy.  ***

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google